EKONOMI

Senin, 25 Juli 2011 | 19:11 WIB

Pemerintah Ubah Mekanisme Pajak BBM Subsidi

Mosi Retnani Fajarwati
Pemerintah Ubah Mekanisme Pajak BBM Subsidi
Dirjen Pajak Fuad Rahmany inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah bakal mengubah mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) subsidi BBM dari Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) menjadi pemberian langsung kepada Pertamina dalam bentuk tambahan anggaran subsidi BBM, usai ditegur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mekanisme PPN DTP yang berubah, supaya disesuaikan. BPK mempersoalkan mekanismenya kok ga sesuai dengan UU PPN. Dulu kan kita mengikuti UU APBN itu yang tidak diterima BPK. Makanya kita akan bikin aturan-aturan Standard Operating Procedure, SOP-nya proses pembayarannya harus sesuai dengan UU dan aturan pajak," ungkap Dirjen Fuad Rahmany di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (25/7).

Sebelumnya, ia mengatakan, mekanisme pemberian subsidi PPN BBM diberikan pemerintah dalam bentuk Pajak DTP. Namun ternyata BPK tidak menerima mekanisme tersebut.

Dengan demikian pemerintah akan mengubah mekanismenya dengan memberikan anggaran tersebut dalam bentuk subsidi ke Pertamina yang kemudian akan dikembalikan oleh Pertamina dalam bentuk pajak PPN.

"Jadi ini akan mengubah mekanisme dimana uangnya masuk ke Pertamina, baru nanti disetorkan ke pajak. Selama ini Pertamina hanya menyetor uang PPN yang dari masyarakat. Pertamina ini pakai istilah Surat Perintah Membayar (SPM) nihil karena itu in out aja, itu yang diprotes oleh BPK, karena tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran pajak, BPK maunya kita ikuti aturan yang ada. Dulu 2006,2007,2008 diakui, tapi sekarang tidak, kita harus perbaiki, yang dulu ya udah lewat, tahun 2011 kita ubah, jadi subsidi BBM sudah ada PPN-nya," tandasnya. [hid]

#bbm bersubsidi #icp #pajak #pertamax #premium #ylki
BERITA TERKAIT
Penyerapan Premium Februari 2019 Turun 1,8 Juta KL
Saat Mardiasmo Berbagi Jurus Sadarkan Wajib Pajak
Jonan Janjikan Lifting Migas 2019 tak Gagal Target
Genjot Kualitas Pengembang, BTN dan UGM Gagas Ini
Jonan Sebut, Pasokan Gas untuk Jawa Timur Ditambah
Revolusi Industri 4.0, Bea Cukai Siapkan CEISA 4.0
Komisi II DPR RI Apresiasi Rekrutmen PPPK

ke atas