EKONOMI

Selasa, 02 Agustus 2011 | 17:35 WIB

BPKP: Tunggakan Pajak KKKS Migas harus Dibayar

Mosi Retnani Fajarwati
BPKP: Tunggakan Pajak KKKS Migas harus Dibayar

INILAH.COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap mempertanyakan hilangnya penerimaan negara US$159,3 juta akibat tunggakan pajak beberapa perusahaan migas.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPKP, Mardiasmo di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8). "Kami akan pertahankan. Kalau tidak, porsi negara terkurangi, tegasnya.

Pemerintah rencananya akan melakukan renegosiasi ulang atas kontrak karya beberapa perusahaan migas. Terkait hal ini ia mengatakan tidak akan mempengaruhi tunggakan yang ada. "Kewajiban harus dibayar dulu. Kalau dia banding kan urusan pengadilan, kan pengadilan yang memutuskan apakah benar," tegasnya.

Sebelumnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP atas pembayaran pajak migas mengungkapkan bahwa porsi pendapatan untuk negara yang seharusnya 85% menjadi 73,15%. Kekurangan itu lantaran perusahaan meminta porsi 15% diterima bersih tanpa dipungut pajak.

Akibatnya pajak bunga, dividen, dan royalti sebesar 13,5% dibebankan kepada penerimaan negara. Jadi 85% jatah pemerintah terdiri atas 71,15% penerimaan kotor dan 13,85% pajak bunga royalti dan dividen.

Ia menyatakan, yang kurang dari pemerintah adalah laporan penerimaan untuk porsi 85%. "Penerimaan negara dari migas bukan dari pajak, (itu) yang harus dilaporin, ujarnya.

BPKP melayangkan surat untuk mengingatkan akan laporan tersebut. "Kami mengingatkan kepada Dirjen Pajak, Migas dan ditembuskan ke BPK, BP Migas, dan Dirjen Anggaran supaya penerimaan tidak berkurang, ujarnya.

Menurutnya, keberadaan tax treaty dalam kontrak perushaan migas seharusnya hanya mengurangi 2% penerimaan untuk negara. "Itu yang normal, ujarnya.

Pernyataannya tersebut merujuk pada pengurangan akibat tax treaty di beberapa negara seperti Inggris sebesar 10% dan Malaysia 12,5%. Di sisi lain ia menduga kurangnya penerimaan tersebut terjadi lantaran koordinasi yang kurang antara Dirjen Anggaran sebagai mitra BP Migas dan Dirjen Pajak. "Dirjen Anggaran memang tidak punya kewenangan dengan pajak, pungkasnya. [hid]

#migas #tunggakan pajak #kkks #bpkp #Mardiasmo
BERITA TERKAIT
Kebut Produksi Migas, Pertamina EP Bor 6 Sumur Ini
Heri Gerindra: Tak Ada Bail Out Untuk Asabri...!
Perokok Ingin Sehat, Ganti ke Tembakau Alternatif
Tarik Ulur Transisi Blok Rokan Terkait Investasi
Tak Ekonomis, Chevron Setop Bor Sumur di Rokan
(Rokok Ilegal) Bea Cukai Kudus Amankan Mobil dan Bangunan
Sistem Kelistrikan Kalimantan Kembali Normal

kembali ke atas