EKONOMI

Kamis, 11 Agustus 2011 | 16:34 WIB
(Dana Surplus Kementerian Lembaga)

Menkeu: Itu Tak Bisa Langsung Cair

Mosi Retnani Fajarwati
Menkeu: Itu Tak Bisa Langsung Cair
Menteri Keuangan Agus Martowardojo inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan dana surplus dari Kementerian Lembaga senilai Rp200 triliun tidak dapat dicairkan begitu saja, karena akan memicu inflasi.

Dana tersebut berasal dari surlpus Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dipakai, serta dana tambahan yang digunakan Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU) untuk menutup lelang yang masih belum terpakai.

"Ada Rp200 triliunan (kelebihan pembiayaan). Itu memang masuk dalam bagian policynya Bank Indonesia (BI) untuk pengendalian moneter dalam negeri," ungkap Menkeu di kantornya, Kamis (11/8).

Ia mengungkapkan, dana tersebut tersimpan dalam kas BI karena saat krisis 2008-2009 pemerintah membantu likuiditas perbankan dengan memasukkan dana tersebut pada kas BI. "Itu dilakukan dengan menginjeksi dana yang ada di kas negara ke system perbankan," tuturnya.

Menurutnya, dana tersebut baru bisa dicairkan bila telah berkoordinasi dengan BI. Pasalnya, masuk dalam sistem bank sentral. "Jadi kalau tadi kamu melihat ada dana yang di kas negara, itu masuk dalam aset liability management dan itu masuk dalam pengendalian moneter," ujarnya.

Oleh sebab itu pemerintah tidak bisa langsung memompakan dana tersebut ke luar dari sistem. Agus Marto mengatakan, bila hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan gejolak ekonomi. "Itu akan menyebabakan uang beredar yang berlebih dan tentu besaran-besaran. Inflasi dan indikator yang lainnya bisa terpengaruh," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, anggaran tersebut merupakan dana yang belum jelas penggunaannya karena kementerian lembaga mendapatkan pagu anggaran dalam APBN Perubahan 2011 namun, belum membelanjakan secara signifikan.

Realisasi APBN Perubahan 2011 hingga saat ini masih mencatat Rp54,7 triliun dan kelebihan pembiayaan Rp117,1 triliun. Ini menunjukkan belanja yang tidak optimal, ujar Bambang baru-baru ini di Jakarta. [hid]

#apbn 2012 #penerimaan #pajak #pnbp #defisit #subsidi #A
BERITA TERKAIT
Siap-siap, Bea Balik Nama Kendaraan Naik 12,5%
BI: Defisit Neraca Pembayaran Kuartal III Turun
Tekan Defisit, RI Mesti Dorong Investasi Langsung
Target Pajak Sering Gagal, Tugas Berat Suryo Utomo
RR: Utang Numpuk, Rakyat Dikejar Pajak&Biaya Hidup
Tim Ekonomi Jokowi Bakal Sulit Mengejar Pajak
Edhy Ingatkan Pengusaha Perikanan, Bayar Pajakmu.!

kembali ke atas