NASIONAL

Minggu, 28 Agustus 2011 | 19:01 WIB

Kasus Nazaruddin Mentok, Publik Makin Frustasi

Herdi Sahrasad
Kasus Nazaruddin Mentok, Publik Makin Frustasi
M Nazaruddin inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - Ada kekhawatiran jika kawalan civil society atas KPK dalam menuntaskan skandal Nazaruddin tidak kuat, maka kasusnya akan antiklimaks. Situasi ini jelas makin membuat publik frustasi dalam hal pemberantasan korupsi.

Para analis melihat ada banyak kebenaran dari pernyataan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 dan skandal lainnya, menyangkut beberapa rekannya di Partai Demokrat.

Apalagi Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu, merupakan salah satu orang yang berjasa di partainya terutama dalam mencari dana. Karena itulah, Bonny Hargens , dosen Fisip UI, menduga banyak orang terlibat dalam kasus suap tersebut

"Kita harus tahu tangan-tangan siapa di belakang Nazar selama ini, yang memang menerima hasil kerja dia dan menerima uang-uang itu. Jadi menurut saya, bukan suatu yang sukar dan bukan yang mustahil kalau orang dekat presiden terlibat, karena itu semua sangat logis," ujar Bonny dalam sebuah diskusi pekan lalu.

Memang akan sangat berbahaya bagi penegakan hukum jika ada upaya-upaya intervensi terhadap Nazaruddin. Apalagi jika terus dibiarkan. Para analis berharap agar masyarakat dapat terus mengawal kasus mantan politisi Demokrat tersebut hingga tuntas. Publik juga meminta KPK indenpenden dan memastikan keselamatan Nazaruddin dari tekanan-tekanan pihak luar.

"Jangan pernah takut kalau 'nyanyian' Nazar ini melebar dan ketika semua orang itu ditangkap bisa membuat negara bubar. Menurut saya, itu merupakan suatu penipuan yang tragis karena walaupun seorang presiden diganti karena keterlibatan dalam kasus-kasus pidana itu bukan berarti negara akan berakhir, karena konstitusi mengatur setiap perubahan kepemimpinan," kata Bonny Hargens.

Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dua nama yang dekat dengan keluarga Presiden SBY menerima aliran dana terkait kasus Wisma Atlet.

Dalam laporan itu, juru bicara PPATK Natsir Kongah membenarkan ada nama-nama yang dekat dengan Cikeas atau lingkaran kekuasaan. Tetapi, Natsir tidak bisa menyebut dua nama itu. Ya, ada lah, kata Natsir di Jakarta, Kamis (25/8/2011).

PPATK sendiri sudah menyerahkan laporan itu sekitar empat bulan lalu. Seharusnya saat ini sudah ada perkembangan, karena laporan yang disampaikan PPATK ke KPK lengkap dengan nama dan perusahaannya.

Terkait penemuan tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan mempercayakan tindak lanjut enam Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus Wisma Atlet kepada KPK.

Bagi Anas Urbaningrum, biarlah penanganan hukum kasus dengan tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu diproses KPK. Karena, KPK pasti sudah memiliki sejumlah bukti dan dokumen pendukung untuk menuntaskan kasus ini.

Banyak pihak melihat kasus ini diperkirakan akan berujung antiklimaks, seperti kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan kasus mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai, gejalanya sudah tampak sejak Nazaruddin berhasil dibawa pulang ke Tanah Air.

"Saya melihat gejala ingar bingarnya lebih dominan daripada inti persoalan yang harusnya menjadi perhatian publik. Karena begitu (Nazaruddin) sampai Indonesia, gesture, cara melihatnya, cara pandangnya sudah berbeda," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jumat (26/8/2011).

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku menangkap sinyal bahwa keterangan-keterangan yang akan disampaikan Nazaruddin di depan penyidik KPK tak akan sedahsyat pernyataan-pernyataan sebelumnya di media ketika dalam masa pelarian di luar negeri.

Jika ini terjadi, maka kasus Nazaruddin hanya jadi sandiwara murahan yang antiklimaks dan kredibilitas pun bakal KPK kian anjlok. [mdr]

#nazaruddin #demokrat
BERITA TERKAIT
Demokrat Komentari Isu Ahok Bakal Pimpin BUMN
AHY Ingatkan Perjuangan Pahlawan ke Kaum Muda
39 Suara Golkar Jatim Bulat Dukung Airlangga
Rawan Disalahgunakan, KPK Dukung TP4D Dibubarkan
(Pilbup Sleman 2020) DPW PAN DIY Sebut Mumtaz Raiz Paling Berpeluang
Polisi Dalami Dugaan Pencabulan Oknum Dokter
Larangan Airlangga Dilanggar Pendukungnya Sendiri

kembali ke atas