NASIONAL

Selasa, 30 Agustus 2011 | 03:15 WIB

Din: Muhammadiyah Hormati Keputusan Pemerintah

Bayu Hermawan
Din: Muhammadiyah Hormati Keputusan Pemerintah
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan keputusan Pemerintah yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011. Namun demikian Muhammadiyah menghormati keputusan tersebut.

Kita hormati perbedaan pendapat yang ada. Muhammadiyah tetap akan merayakan Idul Fitri pada tanggal 30 Agustus, dan kita hormati dan hargai jika pemerintah memutuskan Idul Fitri jatuh pada 31 Agustus, ucap Din Syamsuddin saat dihubungi INILAH.COM, Senin (29/8/2011).

Namun demikian Din menyayangkan adanya perbedaan penetapan tanggal Hari Raya Idul Fitri karena terkesan pemerintah tidak mengakomodir perhitungan dengan mengunakan metode hisab seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah

Padahal ini merupakan pandangan ilmiah yang dianjurkan oleh Islam, metode mengunakan hisab adalah keputusan berdasarkan agama. Jadi tidak mengada-ada dan bertentangan dengan syariat Islam. Tapi mengapa rapat Isbat seperti hanya memberikan kesempatan dan menjustifikasi kepentingan pemerintah, jelasnya.

Din berharap ke depan rapat Isbat bisa mengakomodir semua pihak, dan untuk perbedaan yang ada saat ini tidak perlu dibesar-besarkan dan diperuncing lagi.

Tidak perlu diperuncing dan menjadi perpecahan. Bagi Muhammadiyah penetapan Idul Fitri sudah dilakukan dengan mengunakan metode yang benar, jika ada yang berbeda metode mari kita sama-sama saling menghargai dan menghormati, jangan dicari mana yang benar dan mana yang salah disini, jelasnya lagi.

#lebaran #muhammadiyah #nu
BERITA TERKAIT
Rekrutmen DPR Papua Digugat di Mahkamah Konstitusi
KemenPPPA Beri Pelatihan Masak Korban Banjir Lebak
85 Prajurit Kodam Jaya Tugas Teritorial di Papua
Kemenkes Imbau WNI Waspada nCov di Korea & Jepang
Penyidik Kejagung Periksa Tsk Jiwasraya di KPK
Suap Impor Ikan, Eks Dirut Perindo Segera Disidang
Saksi Sebut Eks Kadinkes Tangsel Terima "Setoran"

kembali ke atas