EKONOMI

Senin, 17 Oktober 2011 | 20:22 WIB
(Hasil Forum G20)

Sst..RI Kaji Pajak Transaksi Keuangan

Mosi Retnani Fajarwati
Sst..RI Kaji Pajak Transaksi Keuangan
Menteri Keuangan Agus Martowardjojo inilah.com/dok

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah tengah mempertimbangkan pajak transaksi keuangan (financial transaction tax) seperti negara Eropa. Namun kebijakan ini berpotensi mengganggu intermediasi bank.

Berdasarkan pertemuan G-20 pada akhir pekan lalu, negara-negara Eropa akan mulai menetapkan financial transaction tax untuk transaksi pembelian saham, obligasi, dan derivatif.

"Yang cukup dibicarakan itu adalah tentang financial transaction tax. Tetapi tentu ada negara-negara lain yang belum sependapat. Jadi itu masih dalam pembicaraan," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardjojo di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (17/10).

Namun, ia khawatir kebijakan tersebut belum tepat diberlakukan di Indonesia. Pasalnya, berpotensi mengganggu fungsi intermediasi perbankan.

Kalau di Indonesia, kebijakan itu mengkhawatirkan masyarakat. Sebab kalau financial transaction tax akan membuat sistem keuangan yang sedang menekankan fungsi intermediasi, menjadi terganggu.

"Karena kita ingin fungsi intermediasi bisa dilakukan dengan baik oleh perbankan kita. Dan kita kan juga sudah ada LPS ya. LPS kan juga meminta ada persentase premi yang harus dibayar oleh perbankan," paparnya. [hid]

#apbn #cadangan devisa #inflasi #pdb #bi rate #pertumbu
BERITA TERKAIT
TDL Nonsubsidi Tetap di Kuartal I 2020
BI: Inflasi Desember 2019, Jakarta Juaranya
DPR Dukung Ahok dan Moeldoko Berantas Mafia Migas
Tahun Ini, Industri Baja Diramal Masih Aman
Jokowi: Jiwasraya Lama Sakit, Sembuhnya Juga Lama
Menteri Teten Siap Lelang Jabatan 3 Posisi Deputi
BPJS Makin Mahal, Partainya Prabowo Tawarkan Ini

kembali ke atas