EKONOMI

Kamis, 20 Oktober 2011 | 14:17 WIB

Kemenkeu Yakin Pembelian Newmont Tak Langgar UU

Mosi Retnani Fajarwati
Kemenkeu Yakin Pembelian Newmont Tak Langgar UU
newmont.com

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan percaya diri, langkahnya dalam membeli divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Kendati tidak melalui restu DPR RI.

Plt Sekretaris Jenderal Kemenkeu Ki Agus Ahmad Badaruddin mengungkapkan, pendapat antara pihak yang diperiksa (auditee) dengan pemeriksa (auditor) kerap berbeda. Hal ini sehubungan dengan audit pembelian divestasi 7% saham Newmont yang dilakukan Badan Pemeriksa Keungan (BPK). "Nah, antara auditor dan audit itu,
bisa tidak sama pendapatnya," ujarnya.

Ia yakin, langkah pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam membeli divestasi 7% saham Newmont telah tepat dan tidak melanggar aturan yang berlaku, kendati tidak melalui restu dewan. Pasalnya, pembelian tersebut bukan termasuk penyertaan modal tetap negara."Itu masuk rezim investasi dan itu masuknya investasi jangka panjang non permanen," tuturnya.

Ia melanjutkan, langkah Kemenkeu ini telah mengacu pada aturan nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaraanNegara, di mana hal ini sesuai dengan kewenangan dan tugas menteri keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Sementara pihak BPK dan DPR hanya melihat pada Undang undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 24 tentang pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN. Ia menyatakan, aturan tersebut digunakan dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapatkan persetujuan DPR. "Ini berbeda," ujarnya.

Hingga kini, Kemenkeu masih menunggu laporan resmi BPK atas audit pembelian divestasi 7% saham Newmont. "Nanti dilihat, karena kami belum terima, dan DPR juga belum secara resmi mendapatkannya," tandasnya. [mel]

#saham newmont #Plt Sekjen Kemenkeu Ki gus Ahmad
BERITA TERKAIT
PLN Berikan Bantuan Penanaman Bibit Pohon
Menteri Koperasi dan UKM Terima Ketua Umum Dekopin
Baru Menjabat,Erick Thohir Bongkar Pasang Eselon I
Serapan Belanja Tumbuh Tipis, Mulyani Tak Puas
Pulau Komodo Jadi Eksklusif, Tiket Masuk Rp14 Juta
Jangan Ada Antrian Solar Subsidi di Merauke
Datangi Kadin, Ini yang Dibahas Edhy Prabowo

kembali ke atas