EKONOMI

Sabtu, 29 Oktober 2011 | 12:58 WIB

Meski Ada BPJS, Masyarakat Tetap Bayar Premi

Dian Ichsan Siregar
Meski Ada BPJS, Masyarakat Tetap Bayar Premi
reuters.com

INILAH.COM, Jakarta - Dengan disahkannya RUU BJPS masyarakat diingatkan, pemerintah hanya membayar premi awal, selanjutnya masyarakat harus meneruskannya.

Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Ichsanudin Noorsy kepada INILAH.COM, di Jakarta, Sabtu (29/10). "Dengan disahkan RUU BPJS tidak akan terselesaikan problematika masalah sosial di Indonesia, karena secara technikal perasuransian negara hanya membayar premi sekali di awal, selanjutnya menjadi tanggungan masyarakat kecil untuk meneruskan pembayarannya," ujarnya.

Dalam memahami RUU BJPS banyak yang salah dalam memahami teknis perasuransiannya. Apakah BJPS tersebut dicondongkan sebagai pilar utama sistem pengatur kesejahteraan atau penyanggah kesejahteraan. "Karena hal itulah masyarakat banyak yang salah dalam memahami teknik perasuransian dari BPJS, tegasnya.

Ichsanudin menambahkan, jika suatu saat BPJS gagal dalam melaksanakan pengaturan kesejahteraan sosial, tidaklah berarti perusahaan asing yang menjalankan penjualan asuransi tersebut.

BPJS II yang baru disahkan menangani ketenagakerjaan mulai 2015. Nantinya, Pemerintah akan melebur PT Tabungan Asuransi Pensiun dan PT Asabri ke dalam PT Jamsostek. Sedangkan BPJS I menangani kesehatan sosial. [hid]

#bpjs #badan penyelenggara jaminan sosial #sjsn #Agus
BERITA TERKAIT
Menkeu Akan Hitung Lagi Besaran Anggaran BPJS
Ketimbang Jokowi Kerek Premi BPJS, Rizal Usul Ini
Keuangan Tekor, Bos BPJS Kesehatan Ngeluh Lagi
Jokowi Naikan Iuran BPJS 100%, Rakyat Dapat Apa?
Premi BPJS Mahal, Gerindra Sebut Negara Mundur
Ini Alasan Iuran BPJS Harus Ringankan Beban Rakyat
Jokowi Setujui BPJS Kesehatan Naik 2 Kali Lipat

kembali ke atas