PASAR MODAL

Sabtu, 19 November 2011 | 16:15 WIB

Otoritas Bursa masih Godok Fee untuk IPF

Agustina Melani
Otoritas Bursa masih Godok Fee untuk IPF
inilah.com/dok

INILAH.COM, Jakarta - Direktur Pengembangan BEI Friderica Widyasari Dewi menuturkan, fee untuk investor protection fund (IPF) bisa saja diambil dari biaya transaksi sekuritas (levy). Tetapi hal itu masih didiskusikan dengan pihak Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia dan anggota bursa.

"Fee untuk IPF bisa saja dari levy. Kalau kita lihat dari negara lain bisa dari iuran keanggotaan dan iuran tahunan yang bisa diambil dari levy, tetapi hal itu masih kita kaji dan akan melakukan pertemuan dengan pihak asosiasi dan anggota bursa lainnya," ujar Friederica, saat ditemui akhir pekan ini.

Pembentukan IPF ini merupakan salah satu dari upaya Bapepam-LK untuk melindungi investor di pasar modal akibat pelanggaran yang dilakukan di pasar modal. Saat ini, BEI telah menunjuk dua konsultan yaitu konsultan legal dari konsultan hukum independen Robert G.Richardson dan menggandeng konsultan operasional Canada Investor Protection Fund."Awal tahun depan dua konsultan tersebut akan ke Indonesia, dan bersama dedicated team dari SRO untuk mendiskusikan IPF," kata Friederica.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya mengharapkan pembentukan IPF tersebut dapat selesai pada semester kedua 2012.

Sebelumnya dikabarkan, Ada tiga skema pembiayaan bagi lembaga IPF. Pertama, dengan menambah biaya transaksi yang dibebankan kepada investor disesuaikan kebutuhan investor. Kedua, menarik langsung dari biaya transaksi sekuritas (levy) dengan jumlah persentase yang ditambah. Ketiga, mengambil langsung dari pendapatan usaha Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, pembentukan IPF tersebut juga masuk dalam revisi Undang-undang Pasar Modal. Robinson menuturkan, IPF tersebut masuk dalam revisi UU Pasar Modal sebagai payung hukum kuat untuk pembentukan IPF.

"Jika skema pertama yang ditanggung, tentu secara tidak langsung akan membebani industri karena ada tambahan biaya yang ditanggung investor. Makanya ini masih dikaji. Apakah dengan menambah fee levy atau bisa juga akan menambah biaya baru. Yang pasti kami akan berusaha untuk tidak membebani industri dan mengajak pelaku pasar dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) untuk duduk bersama membahas hal ini," ujar Kepala Biro Perundang-undangan dan Hukum Bapepam-LK Robinson Simbolon, beberapa waktu lalu.

#ipf #bei friederica widyasari dewi
BERITA TERKAIT
Miliki US$110 M, Gates Jadi Orang Terkaya Lagi
Bursa Saham AS Berpotensi Positif
Bursa Saham Eropa Masih Bergerak Terbatas
Gilang Seto Lepas Jabatan Direktur di GOLD
Bursa Asia Mainkan Isu Perang Tarif di Area Hijau
IHSG Kurangi Kerugian ke 6.122,62
PT Citra Putra Realty Dirikan Usaha Baru

kembali ke atas