NASIONAL

Selasa, 22 November 2011 | 22:04 WIB

Keteladanan Elit Merosot di Mata Rakyat

Herdi Sahrasad
Keteladanan Elit Merosot di Mata Rakyat
IST

INILAH.COM, Jakarta - Berbagai kalangan mengingatkan bahwa kalangan Istana ikut bergaya hidup hedonis sebagaimana para politisi di DPR. Seperti rencana pembelian pesawat kepresidenan.

"Yang paling parah adalah Presiden SBY ikut-ikutan bergaya hedon, tidak mau kalah dengan DPR," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Hedonisme ala SBY tampak dari rencana pembelian pesawat kepresidenan green aircraft yang menggunakan uang negara. Menurut data yang diperoleh FITRA, anggaran pembelian tersebut dialokasikan sebesar Rp 92 miliar dalam APBN Perubahan 2011, dan Rp 339,2 miliar dengan APBN 2012, untuk membeli pesawat baru jenis Boeing Jet 2 yang dibanderol US$ 58 juta.

Anggaran untuk pembelian pesawat itu didapat dari utang berbentuk promissory notes atau surat sanggup bayar. Hal ini dinilai FITRA justru mencemaskan, bukannya membanggakan bangsa. "Karena bukan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat miskin, tapi hanya untuk memenuhi nafsu hedon pejabat publik."

Sebelumnya, FITRA juga menyoroti gaya hidup mewah para legislator Senayan. Seperti diberitakan, beberapa anggota Dewan memang menunggang mobil mewah seperti Bentley, Lexus RX 270, Hummer HR, Mercedes Benz, Velfire, Jeep Wrangler, ataupun Toyota Harrier.

"Kondisi itu menunjukkan DPR memamerkan kekayaan, bukannya memperjuangkan aspirasi rakyat miskin yang makin marginal. FITRA menilai mustahil jika mobil-mobil itu bisa didapat dari gaji pokok saja. Ia mencontohkan, gaji pokok Ketua DPR hanya Rp 5,04 juta, Wakil Ketua Rp 4,6 juta, dan anggota Rp 4,2 juta. Jika diakumulasikan dengan tunjangan, anggota DPR menanguk Rp 50-52 juta per bulan.

Letupan kritik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD terhadap gaya hidup pejabat tinggi dan DPR bukanlah mempersoalkan pilihan cara hidup seseorang, melainkan faktor moralitas menyangkut kepatutan perilaku pejabat publik.

Pilihan cara dan kepatutan haruslah dibedakan, dan tidak pada tempatnya kritik itu ditanggapi secara emotional-defensive dengan mengatakan bahwa gaya hidup itu urusan pribadi sehingga tidak bisa diintervensi. Padahal perilaku pejabat publik jelas wajib dievaluasi karena mereka mengemban amanat bangsa dan negara. Rakyat sangat berhak untuk mempersoalkannya bilamana kelakuan mereka telah menyimpang.

Publik mulai suka membedakan antara hak-hak yang masuk dalam lingkup pribadi dengan koridor etika kepejabatan yang tentu saja sarat nilai dengan patut atau tidak patutnya suatu perilaku. Indikatornya sederhana, karena berpijak pada kemauan untuk selalu berada di posisi tinggi atas nama apa dan untuk kepentingan siapa berada di sebuah jabatan prestisius.

Pada titik inilah pertanyaan-pertanyaan yang bertaut dengan etika akan selalu mengusik, yakni mengenai baik atau buruk, peduli atau tidak peduli, bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab.

Apa yang disampaikan oleh Busyro mengenai gaya hidup hedonis dan materalistis, serta kritik Mahfud tentang para politisi dan pejabat yang gila hormat, diyakini tidak mengada-ada. Itulah realitas yang menjadi bagian dari gaya hidup dan sepertinya sudah menjadi perilaku budaya pejabat publik. Kenapa demikian, karena niat mereka menjadi pejabat publik bukan untuk mengabdi pada rakyat tapi hanya jadi pengabdi kepada kepentingan materi.

Mereka pandai mengelabui rakyat dengan janji-janji manisnya, rakyat hanya dijadikan tangga pijakan untuk meloncat lebih tinggi meraih posisi sebagai pejabat publik. Persoalannya tentu berkisar pada moralitas kekuasaan.

Juga sistem dan struktur yang membuat seseorang mudah alpa, mengapa dan untuk apa dia berada di sana. Seolah-olah, kekuasaan yang melekat pada mereka identik dengan pemenuhan aneka privilege yang berupa fasilitas dan perlakuan khusus (sindrom gila hormat dan jabatan).

Pakar Hukum, Prof JE Sahetapy bahkan menyatakan bahwa negeri ini sudah ditepi jurang kehancuran akibat perilaku pejabatnya yang korup dan hedonis. Baik itu kelakuan di level yudikatif, legislatif dan eksekutif , juga elite istana. Ini semua bukti merosotnya keteladanan dari elite Indonesia di mata rakyatnya. [mdr]

#hedonisme #hedon dpr #dpr #sby
BERITA TERKAIT
Bom Monas, DPR Minta Polri Siaga Natal-Tahun Baru
Hormati Mendiang Ibu Ani, SBY Aktifkan ini
DPR Yakin Kejagung Punya Dasar Tolak CPNS LGBT
DPR Dorong Kurikulum Pendidikan Mengikuti Zaman
Komisi V Bakal Tanyai Kemenhub Soal Ini
DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Aturan Skutik
Politisi PDIP I Nyoman Dhamantra Segera Disidang

kembali ke atas