NASIONAL

Selasa, 06 Desember 2011 | 00:10 WIB
(Desak DPR Sahkan UU Desa)

"Selamatkan Desa Adalah Selamatkan Negara"

Ajat M Fajar
"Selamatkan Desa Adalah Selamatkan Negara"
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Ratusan massa dari Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade) temui pimpinan DPR guna mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang (UU).

Ketua Aksi Parade Nusantara Sudin Santoso menjelaskan, UU tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan desa-desa yang ada di Indonesia.. Menurutnya, desa merupakan sebagai penopang berjalannya perekonomian negara.

"Selamatnya desa adalah selamatnya negara! Kekuatan pertahanan ekonomi desa tidak perlu diragukan lagi, karena ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998 di mana pengusaha menengah ke atas pada tumbang, desa masih tetap tidak tergoyahkan sebagai penyangga ekonomi negara," ujar Sudin saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12/2011).

Sudin meminta kepada DPR agar segera mempercepat pengesahan RUU Desa. Menurutnya dengan pengesahan RUU menjadi UU desa diharapkan nantinya kesejahteraan desa bisa ditingkatkan lagi.

Sebab, tambah Sudin, selama ini kesejahteraan di desa-desa sangat minim. Apalagi dengan hadirnya beberapa sektor ekonomi yang hampir semuanya dikuasi oleh pihak-pihak diluar keterwakilan perangkat atau masyarakat desa.

"Maranya retai-retai seperti supermarket di desa-desa dinilai mematikan ekonomi khususnya pasar tradisional. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari pasar," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang menerima audiensi tersebut berjanji akan secepatnya memproses RUU Desa tersebut.

Lebih lanjut, kata Priyo, usai menerima aspirasi pada 12 Oktober 2011 lalu pihaknya telah mengirimkan surat pada pihak pemerintah agar segera menyerahkan RUU Desa untuk segera dibahas di DPR. Akan tetapi, pihaknya juga belum menerima tanggapan dari pemerintah.

"Kami sudah tandatangani langsung aspirasi teman-teman Parade Nusantara, dan telah disampaikan ke pemerintah tapi belum ada tanggapan juga," ujar Priyo saat menyambut ratusan Parade Nusantara, di Ruang KK1 Gedung DPR.

Dalam audiensi ini hadir pula perwakilan pimpinan dan anggota Komisi II DPR, salah satunya Ketua Komisi II Chairuman Harahap, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo dan Anggota Komisi II Budiman Sujatmiko.

Dalam tuntutannya Parade meminta DPR untuk mempertimbangkan beberapa poin untuk dimasukkan dalam RUU Desa. Poin-poin itu adalah, segera bentuk Pansus RUU Desa di DPR RI, RUU Desa ditetapkan di tahun 2011, alokasi dana desa minimal 10 persen dari APBN.

Selain itu, dalam masa jabatan Kades Parade Nusantara meminta masa jabatan Kepala Desa ditambah dari 6 tahun menjadi 8 atau 10 tahun, keikutsertaan dalam Pilkades lebih dari 2 periode masa jabatan. Biaya Pilkasdes diminta juga dibebankan 100 persen kepada APBD, batasan masa jabatan perangkat Desa sampai dengan usia 65 tahun.

Penempatan dana purna bakti dan Perangkat Desa apabila purna tugas, jaminan kesehatan bagi Kades dan Perangkat Desa dan keluarganya, dan penyertaan 3-5 persen saham Desa/masyarakat pada pengusaha Nasional/Internasional baik swasta atau pun BUMN. [mar]

#UU #desa #parade #dpr #kesejahteraan #ekonomi #negara
BERITA TERKAIT
DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Aturan Skutik
Aset First Travel Jangan Diserahkan Ke Negara
DPR Minta Kasus Bom Medan Diusut Tuntas
Reaksi Komisi III Soal STNK Online
(Kasus Threesome di Bali) DPR Imbau Kemdikbud Evaluasi Sistem Rekrutmen
Gandeng Interpol Soal SN, KPK Dinilai Berlebihan
Wacana Pembubaran TP4D, Ini Kata Komisi III

kembali ke atas