NASIONAL

Selasa, 06 Desember 2011 | 02:15 WIB
(Desak Serahkan RUU Desa)

PKB Nilai Pemerintah Tidak Peka

Ajat M Fajar
PKB Nilai Pemerintah Tidak Peka
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Hanif Dakhiri IST

INILAH.COM, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Hanif Dakhiri mendesak pemerintah untuk segera menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Desa ke DPR. Hal tersebut sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap Desa.

Pasalnya sampai saat ini DPR belum menerima draf RUU tersebut dari pemerintah, padahal RUU itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011.

"FPKB sangat khawatir nasib RUU Desa jadi terkatung-katung tanpa ada kepastian. Kondisi ini tidak boleh terus berlangsung. Untuk itu, kami meminta pemerintah untuk mempercepat penyerahan draft RUU agar segera dapat dibahas dan disahkan menjadi undang-undang," ujar Hanif saat menerima delegasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2011).

Hanif mengatakan, dalam penyusunan draf tersebut, diharapkan pemerintah memasukkan poin mengenai usulan tentang alokasi anggaran sebesar 10% dari APBN di draf RUU desa. Poin ini dinilai penting untuk menunjukkan jika pembangun yang ada tidak berorientasi hanya kepada pusat, tetapi juga di desa.

"Dengan mengakomodasi ini, sama artinya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan, sebab lebih 50 persen kemiskinan berada di desa. Namun, jika pemerintah tidak memasukan usulan ini, maka FPKB akan memasukan usulan ini dalam DIM RUU versi FPKB," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hanif mengatakan, pada prinsipnya FPKB mendukung atas gagasan mengenai penyediaan dana yang dibebankan kepada APBN bagi desa yang diatur dalam RUU Desan tersebut. "Ini menjadi keputusan resmi PKB waktu Mukernas Fraksi beberapa bulan lalu," pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain menambahkan, alokasi dana bagi desa yang sudah diperjuangkan oleh PKB. Hal ini sebagai komitmen untuk pemerataan pembangunan mulai dari level terendah.

"Pemerintah harus mau dan ini komitmen untuk melibatkan desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di desa," sebut Malik.

Sebelumnya, Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara dipimpin langsung Ketua Presidiumnya, Sudir Santosa, melakukan audiensi kepada pimpinan DPR yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso terkait RUU Desa. Usai melakukan audiensi ke pimpinan DPR, Parade Nusantara melakukan audiensi keseluruh fraksi di DPR guna mendukung RUU desa tersebut. [mar]

#UU #desa #parade #dpr #kesejahteraan #ekonomi #negara
BERITA TERKAIT
Bom Monas, DPR Minta Polri Siaga Natal-Tahun Baru
DPR Yakin Kejagung Punya Dasar Tolak CPNS LGBT
Ogah Komentar Pengapusan UN, Anies: Etikanya Gitu
BPIP-Lemhanas Susun Metode & Bahan Ajar Pancasila
Mendikbud Buat Zonasi PPDB Lebih Fleksibel
Mendikbud Nadiem Makarim Sederhanakan RPP
Begini Bentuk UN 2021 ala Mendikbud Nadiem Makarim

kembali ke atas