NASIONAL

Jumat, 16 Desember 2011 | 03:40 WIB

Kepatuhan Pejabat Lapor Kekayaan Meningkat

Santi Andriani
Kepatuhan Pejabat Lapor Kekayaan Meningkat
Mochamad Jasin inilah.com

INILAH.COM, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Mochamad Jasin mengatakan, terjadi peningkatan tingkat kepatuhan para penyelenggara negara (PN) melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Jasin menjelaskan, terjadi peningkatan yaitu 79,95 persen pada tahun 2011 (hingga 30 November) bagi penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya. "Ini meningkat dari tahun sebelumnya, 2010 yaitu 70,26 persen," ungkap Jasin dalam konperensi pers kinerja akhir tahun KPK dia auditorium Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/12/2011).

Peningkatan itu, jelas Jasin, juga akibat dari perluasan penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya. Dari tahun sebelumnya yakni 144.557 penyelenggara negara yang wajib lapor, menjadi 183.183 PN wajib lapor per November 2011.

Perluasan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu, jelas Jasin, meliputi Kementrian Keuangan, Bank Jabar Banten, BankDKI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Perluasan wajib LHKPN ini merupakan salah satu upaya KPK bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pendekteksian dini terhadap tindak pidana korupsi," terangnya.

Jasin juga menjelaskan, terhadap laporan-laporan kekayaan itu, KPK sudah melakukan rangkaian pemeriksaan yaitu, pemeriksaan administratif atau klarifikasi kepada laporan 601 PN,pemeriksaan subtantif kepada 52 PNdan pemeriksaan khusus kepada 6 PN.

Disinggung apakah terhadap laporan harta kekayaan milik 6 PN itu KPK menemukan adanya indikasi perolehan kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi sehingga perlu dilanjutkan ke pemeriksaan khusus, Jasin enggan mengungkapkan. "Itu nantilah, ditunggu saja," singkatnya. [gus]

#lhkpn #harta #pejabat #negara #kpk
BERITA TERKAIT
KPK Bakal Bongkar Pejabat Garuda Yang Terlibat
Eks Presdir Lippo Cikarang Berlindung ke Presiden
KPK Perpanjang Tahanan Eks Presdir Lippo Cikarang
KPK Periksa GM Hyundai & Direktur PT King Property
KPK Minta Garuda Jelaskan Soal Onderdil "Gelap"
KPK Kecewa MA Kabulkan Kasasi Idrus Marham
Gubernur Kepri Didakwa Terima Suap Dan Gratifikasi

kembali ke atas