NASIONAL

Jumat, 16 Desember 2011 | 03:40 WIB

Kepatuhan Pejabat Lapor Kekayaan Meningkat

Santi Andriani
Kepatuhan Pejabat Lapor Kekayaan Meningkat
Mochamad Jasin inilah.com

INILAH.COM, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Mochamad Jasin mengatakan, terjadi peningkatan tingkat kepatuhan para penyelenggara negara (PN) melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Jasin menjelaskan, terjadi peningkatan yaitu 79,95 persen pada tahun 2011 (hingga 30 November) bagi penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya. "Ini meningkat dari tahun sebelumnya, 2010 yaitu 70,26 persen," ungkap Jasin dalam konperensi pers kinerja akhir tahun KPK dia auditorium Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/12/2011).

Peningkatan itu, jelas Jasin, juga akibat dari perluasan penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya. Dari tahun sebelumnya yakni 144.557 penyelenggara negara yang wajib lapor, menjadi 183.183 PN wajib lapor per November 2011.

Perluasan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu, jelas Jasin, meliputi Kementrian Keuangan, Bank Jabar Banten, BankDKI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Perluasan wajib LHKPN ini merupakan salah satu upaya KPK bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pendekteksian dini terhadap tindak pidana korupsi," terangnya.

Jasin juga menjelaskan, terhadap laporan-laporan kekayaan itu, KPK sudah melakukan rangkaian pemeriksaan yaitu, pemeriksaan administratif atau klarifikasi kepada laporan 601 PN,pemeriksaan subtantif kepada 52 PNdan pemeriksaan khusus kepada 6 PN.

Disinggung apakah terhadap laporan harta kekayaan milik 6 PN itu KPK menemukan adanya indikasi perolehan kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi sehingga perlu dilanjutkan ke pemeriksaan khusus, Jasin enggan mengungkapkan. "Itu nantilah, ditunggu saja," singkatnya. [gus]

#lhkpn #harta #pejabat #negara #kpk
BERITA TERKAIT
KPK Cegah Bupati Solok Selatan Ke Luar Negeri
KPK Panggil Politikus PAN Soal Suap Pesawat Garuda
Sedang Umroh, KPK Batal Periksa Anggota DPRD Jabar
Diperiksa KPK, Anak Yasonna Laoly Ditanya Soal Ini
KPK Dalami Persetujuan Gamawan Di Proyek IPDN
KPK Surati Erick Thohir Soal Dirut Jasa Marga
Dirut AP2 Jelaskan Maksud Sinergitas Antar BUMN

kembali ke atas