NASIONAL

Jumat, 16 Desember 2011 | 04:10 WIB

Cabut! Izin Perusahaan Perkebunan di Mesuji

Agus Rahmat
Cabut! Izin Perusahaan Perkebunan di Mesuji
Ketua Setara Institute, Hendardi inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Izin operasi yang diberikan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kepada kedua perusahaan perkebunan di Mesuji diminta untuk sementara dicabut.

Kedua perusahaan tersebut adalah PT Sumber Wangi Alam (SWA) di wilayah Sungai Sodong Mesuji, Sumatera Selatan, dan PT Silva Inhutanidi wilayah Mesuji, Lampung. Akibat upaya perluasan lahan oleh kedua perusahaan swasta tersebut, banyak korban berjatuhan, baik yang terluka hingga meninggal. Bahkan, diduga terjadi pembantaian terhadap warga, seperti dalam video yang diputar di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

Akibat dugaan pelanggaran HAM oleh kedua perusahaan tersebut, Setara Institute meminta Kemenhut sementara mencabut izin hak konsesi terhadap keduanya.

"Setara Institute mendesak Kementerian Kehutanan dan instansi terkait untuk mencabut izin sementara dari kedua perusahaan perkebunan yang terlibat," jelas Ketua Setara Institute Hendardi melalui siaran persnya yang diterima INILAH.COM, Jumat (16/12/2011).

Pencabutan izin ini, lanjut Hendardi, diberikan agar proses hukum berjalan lancar. Apalagi, pihak Kepolisian hingga kini masih mendalami dugaan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

"Sampai proses hukum membuktikan sampai tingkat mana keterlibatan mereka (PT Sumber Wangi Alam (SWA) dan PT Silva Inhutanidi) dalam kekerasan tersebut," lanjutnya.

Hendardi berpandangan, pihak Kepolisian harus serius menuntaskan masalah ini. Apalagi, diduga ada keterlibatan aparat kepolisian dalam pembantaian warga tersebut. Jika polisi tidak bisa menuntaskannya, maka citra kepolisian di masyarakat semakin menurun.

"Proses ini harus dilakukan secara adil dan transparan, agar tidak semakin memperburuk pandangan publik terhadap kepolisian yang sering kali dicap menjadi pelindung (backing) kepentingan pemodal," terangnya.

Selain itu, Setara juga meminta Komnas HAM mempublikasikan laporan investigasi bentrokan Mesuji tentang meninggal dan tertembaknya beberapa masyarakat petani pada bulan November 2011.

"Setara institute juga mendesak Komnas HAM membentuk tim pencari fakta gabungan (TGPF) yang melibatkan tokoh sipil yang berwibawa untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sejak beroperasinya kedua perusahan tersebut," jelasnya. [gus]

#mesuji #lampung #pembantaian #izin #perkebunan
BERITA TERKAIT
Rekrutmen DPR Papua Digugat di Mahkamah Konstitusi
KemenPPPA Beri Pelatihan Masak Korban Banjir Lebak
85 Prajurit Kodam Jaya Tugas Teritorial di Papua
Kemenkes Imbau WNI Waspada nCov di Korea & Jepang
Penyidik Kejagung Periksa Tsk Jiwasraya di KPK
Suap Impor Ikan, Eks Dirut Perindo Segera Disidang
Saksi Sebut Eks Kadinkes Tangsel Terima "Setoran"

kembali ke atas