NASIONAL

Minggu, 18 Desember 2011 | 23:25 WIB

Proses Politik Merusak Sistem Pemerintahan

Sumitro
Proses Politik Merusak Sistem Pemerintahan
Foto: Ilustrasi

INILAH.COM, Jakarta - Cara meminimalisir kejahatan korupsi perlu dilakukan upaya preventif, dengan mengatur sistem dalam lembaga yang sudah ada.

Demikian dikatakan pengamat politik CSIS J Kristiadi. Tindakan preventif bisa dilakukan bila sistem pemerintahan dan penataan kekuasaan telah berjalan dengan baik.

"Penataan kekuasaan belum beres, bagaimana ada transparansi, ada regulasi yang sifatnya memaksakan untuk transparan,"tegasnya dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional dengan tema 'Rakyat Dapat Apa Dengan Kepemimpinan KPK Yang Baru..?' di Jakarta, Minggu (18/12/2011).

Dia mengatakan, imbas dari belum tertatanya pemerintahan dan kekuasaan membuat korupsi sedemikian massif. Bukan hanya ditingkat pusat, melainkan juga merasuk hingga ke pemerintahan daerah. Untuk hal ini, Kristiadi bahkan yakin dari 524 kepala daerah belum ada yang transparan, termasuk pemerintah DKI Jakarta sekalipun.

"Proses politik itu bisa merusak sistem itu sendiri. Harus ada Undang-Undang yang bisa menjamin setiap pembangunan di daerah harus memperhatikan aspek keamanan nasional,"imbuhnya.

Supaya ada sinkronisasi, tambah Kristiadi, setiap pembangunan di daerah harus mengacu pada Undang-Undang pemerintah daerah. Artinya apa, pembangunan sektoral, pembangunan waduk maupun pembangunan jalan harus tunduk pada Undang-Undang ini. Dengan begitu tindak korupsi bisa diminimalisir. [lal]

#korupsi #kristiadi
BERITA TERKAIT
Terpidana Korupsi Proyek PLN Batubara Diciduk
Karyawan Palma Minta KPK Buka Blokir Rekening
PKS Sarankan Gibran Kembangkan Bisnisnya
Potongan Tulang Manusia di Mojokerto Sejak 2004
PKS Harap Gibran Tak Seperti Putra Mantan Presiden
Waspadai Cuaca Ekstrem di Banyuwangi
Wakapolri Resmikan Polda Bengkulu Jadi Tipe A

kembali ke atas