EKONOMI

Rabu, 21 Desember 2011 | 15:07 WIB

OJK Belum Tetapkan Iuran Wajib Pelaku Industri

Tio Sukanto
OJK Belum Tetapkan Iuran Wajib Pelaku Industri
IST

INILAH.COM, Jakarta - Kepala Bapepam LK, Nurhaida mengaku belum mengetahui persisnya berapa iuran wajib yang dibayar pelaku industri kepada otoritas jasa keuangan (OJK).

Hal itu dikarenakan belum ada UU OJK yang mengatur hal tersebut. "Untuk besarnya iuran OJK akan ditentukan dalam peraturan pemerintah," kata Nurhaida.

Namun begitu dalam penetapan besaran iuran tersebut Nurhaida berharap besaran iuran tersebut tidak mengganggu kinerja perusahaan. Oleh sebab itu dalam pengaturan besaran iuran tersebut pemerintah akan mendapat masukan dari banyak pihak. "Intinya di dalam mengenakan fee pada industri. Jangan sampai industri jadi tidak bisa bergerak karena fee tersebut. Apakah penentuan fee itu sama antara bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil yang akan dikenakan iuran itu bisa bermacam-macam bentuk. Bisa dikatakan dalam bentuk iuran tahunan atau terhadap suatu kegiatan tertentu kepada OJK," tukas Nurhaida.

Nurhaida menambahkan bahwa pengenaan fee adalah salah satu bentuk bahwa mereka melakukan kegiatan yang diawasi oleh OJK. Sementara terkait UU OJK akan ada peraturan pelaksanaan, bisa dalam bentuk OJK maupun dalam bentuk dewan komisioner. [cms]

#OJK #iuran wajib #bapepam #nurhaida
BERITA TERKAIT
Korban Investasi Bodong Desak Koster Tutup SGB
Keterbukaan Informasi, Bank DKI Raih Awards OJK
OJK Cabut Izin BPR Fajar Artha di Depok
Pegawai PLN Bantu Listrik Gratis 658 KK di NTT
Iuran Naik, 2.500 Peserta Turun Kelas
PLN Listriki Sembilan Desa di Kuala Betara
Bank DKI Pikat Milenial Melalui JakOne Mobile

kembali ke atas