EKONOMI

Jumat, 23 Desember 2011 | 17:55 WIB

Persetujuan MRA Pertamina&TPPI harus Menteri BUMN

Persetujuan MRA Pertamina&TPPI harus Menteri BUMN
inilah.com/Dok

INILAH.COM, Jakarta - Menteri BUMN seharusnya yang menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) dalam rangka penyelesaian piutang Pertamina di TPPI karena nilainya mencapai triliunan rupiah.

Hal itu dikatakan pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mempertanyakan, persetujuan MRA kepada Pertamina yang hanya dilakukan Deputi Kementerian BUMN.

Skema MRA-nya pembayaran tunai dengan nilai 400 juta dolar dan Rp1 triliun. "Idealnya adalah Menteri BUMN," katanya.

Menurut Komaidi, persetujuan yang bernilai triliunan dan strategis seperti halnya MRA TPPI tersebut semestinya langsung dilakukan Menteri BUMN. "Karenanya, perlu penjelasan kepada publik agar tidak ada salah paham terkait langkah tersebut," ujarnya, Jumat (23/12).

Surat ditandatangani Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN Irnanda Laksanawan yang mengatasnamakan Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan tujuan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Sebagai tembusan surat adalah Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Dewan Komisaris Pertamina.

Komaidi juga menambahkan, sejak awal, permasalahan TPPI tidak hanya bisnis semata. "Kasus ini cenderung jauh dari logika bisnis," ujarnya.

Meski, ia menilai, skema MRA sudah cukup memadai bagi keduanya. "Untuk skema saya kira opsi terbaik yang dapat dilaksanakan saat ini," katanya.

Penandatanganan dokumen Master of Restructuring Agreement (MRA) antara TPPI dengan PT Pertamina (Persero), Menteri Keuangan cq PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dilakukan hari ini.

PPA berupa Multi Year Bond (MYB) sekitar Rp1 triliun, sebagian tagihan Pertamina 300 juta dolar dan sebagian tagihan BP Migas 100 juta dolar.

Sisa tagihan Pertamina akan diselesaikan dengan instrumen standby letter of credit (SLBC) pada saat closing date, serta skema jual beli mogas untuk tagihan open account (OA).

Sedangkan, sisa tagihan BP Migas akan diselesaikan dengan instrumen SBLC dan sisa tagihan PPA tetap seperti semula yakni MYB yang diselesaikan dengan operasional "cash flow" dari PT Petro Oxo Nusantara dan PT Polytama Propindo.

Skema MRA dengan Pertamina adalah piutang "product delivery instrument" (PDI) atau "delayed payment notes" (DPN) akan dilunasi seluruhnya yakni pokok dan bunga senilai 400 juta dolar AS.

Caranya, pembayaran secara tunai senilai 300 juta dolar AS dan sisanya SBLC 100 juta dolar yang diterbitkan pada saat "closing date" MRA.

Untuk piutang OA senilai 183 juta dolar, pembayaran dilakukan dengan "letter of credit" (L/C) yang terdiri dari L/C pertama 60 juta dolar dengan jadwal pembayaran selama lima tahun pertama yang diterbitkan saat "closing" MRA sebesar 100 juta dolar dan L/C kedua sebesar sisa "outstanding" OA beserta bunganya untuk lima tahun kedua yang diterbitkan sebelum akhir tahun kelima.

#pertamina #tppi #bbm pso #ppa #pln #gas #JGC Corporatio
BERITA TERKAIT
PLN Raih Anugerah Gold SNI Award 2019
PLTU Tanjung Jati B Jadi Tulang Punggung Jawa-Bali
(Ketidakpastian Ekonomi Global) Ekonom Ingatkan Gelombang Transisi Energi Mendekat
Biosolar & Pertamax Laris Manis di Trans Sumatera
Langkah PLN Capai Rasio Elektrifikasi 100 Persen
(Terbesar di Asia Tenggara) Mega Proyek PLTGU Jawa I Serap 3 Ribu Tenaga Kerja
Pegawai PLN Bantu Listrik Gratis 658 KK di NTT

kembali ke atas