EKONOMI

Senin, 16 Januari 2012 | 18:23 WIB

BI: 'Debt Collector' Bukan Bisnis Bank

Dian Ichsan Siregar
BI: 'Debt Collector' Bukan Bisnis Bank
Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan penagihan kredit tidak bisa dimasukkan dalam bisnis inti (core business) perbankan, sehingga penggunaan jasa debt collector menjadi hal yang lumrah dalam industri perbankan.

"Untuk debt collector, tidak bisa jadi core business bank," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad saat ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Senin (16/1).

Dalam UU ketenagakerjaan sendiri boleh dialihdayakan atau menggunakan jasa pihak ketiga hanyalah pekerjaan-pekerjaan penunjang. Dalam industri perbankan, penagihan itu termasuk dalam pekerjaan penunjang sendiri.

"Penagihan itu kan masuk kegiatan penunjang, jadi bukan kegiatan dalam pokok bank," tegasnya.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/25/PBI/2011 pada tanggal 9 Desember 2011 mengenai prinsip kehatian-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, disebutkan pekerjaan yang bisa di alihdayakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang merupakan penunjang baik yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha, maupun kegiatan penunjang usaha lainnya.

Masyarakat menyotori soal keterlibatan debt collector dalam menagih tunggakan kartu kredit. Terutama dengan meninggalnya Irzen Okta, salah satu nasabah bank asing. BI pun mengubah aturan soal outsorcing atau alih daya. Namun BI fokus mengatur pengetatan kriteria nasabah kartu kredit. BI tetap memperbolehkan bank menggunakan jasa debt collector. [hid]

#bi #kartu kredit #pbi #citibank #Darmin Nasution
BERITA TERKAIT
Bea Cukai Bareng Kastam Malaysia Jaga Selat Malaka
KLHK Ajak Generasi Muda Cinta Lingkungan
Bea Cukai Tarakan Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi
Seismik Laut 2D, Pertamina Investasi US$239 Juta
(Ciptakan SDM Unggul) Bea Cukai Lanjutkan Kerja Sama BPSDM Perhubungan
Bea Cukai Ajak BPPI KLHK, Cek Kayu Hitungan Menit
(Angkat Daya Saing) Pemerintah Ubah Aturan Fasilitas Gudang Berikat

kembali ke atas