NASIONAL

Selasa, 17 Januari 2012 | 18:34 WIB
(MK Putuskan Pendaftaran Diperpanjang)

Jadwal Pemilukada Aceh Tak Berubah

Agus Rahmat
Jadwal Pemilukada Aceh Tak Berubah
Ketua MK Mahfud MD inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran calon pimpinan daerah di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh.

"Memperpanjang pendaftaran selama 7 hari dengan segala akibat hukumnya. Putusan ini berlaku sejak hari ini. Semua diberi kesempatan yang sama," ujar Ketua MK Mahfud MD di Gedung DPD, kompleks DPR, Senayan Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Walau MK memutuskan perpanjangan itu, tetapi tidak mengganggu pelaksanaan Pemilukada pada 16 Februari 2012. Jadwal pelaksanaan tetap 16 Februari 2012. Ia berharap Pemilukada Aceh aman. "Putusan ini hanya menyisipkan di tengah jadwal pilkada. Kita berdoa semoga lancar," harapnya.

Sebagaimana diberitakan, kondisi di Aceh sempat mencekam di akhir tahun 2011. Beberapa kali peristiwa penembakan terjadi, mengakibatkan korban jiwa.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menilai gangguan keamanan di Aceh tidak berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilukada serentak yang digelar Februari 2012.

Deputi Keamanan Nasional Kemenko Polhukam Hendro Agung mengatakan gangguan keamanan di Aceh hanya bersifat lokal. Ada 17 kabupaten/kota, hanya empat kota yang tidak siap karena faktor keamanan.

"Kalau dari aspek keamanan hanya 2-4 kota saja yang tidak siap," ujar Hendro dalam rapat dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2012).

Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Independen Pemilu Aceh untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, selama tujuh hari terhitung sejak hari ini, 17 Januari.

Dalam waktu tujuh hari tersebut, KIP juga diminta untuk melakukan verifikasi serta penetapan bagi pasangan calon baru. Hal itu terungkap dalam putusan sela yang dijatuhkan MK dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan KIP Aceh, Selasa (17/1/2012).

Selain Mendagri, permohonan SKLN juga diajukan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. [bar]

#aceh
BERITA TERKAIT
Suhendra Apresiasi Pertemuan Menhan-Wali Nanggroe
Aceh Aman, Insan Komunikasi Harap Jaga Perdamaian
Densus 88 Tangkap 3 Teroris di Banten
Kapolri Ancam Kapolres : Kalau Minta Proyek.....
(Pasca Bom di Medan) Wapres Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
Munas Golkar Diharap Tak Memecah Belah Partai
DPD Golkar Papua Imbau Kader Cooling Down

kembali ke atas