METROPOLITAN

Rabu, 18 Januari 2012 | 03:15 WIB

Sengketa Lahan SMAK Dago Dikeluhkan

Irvan Ali Fauzi
Sengketa Lahan SMAK Dago Dikeluhkan
inilah.com/Syamsuddin Nasoetion

INILAH.COM, Jakarta - Kasus sengketa tanah SMAK Dago, antara Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) dan Perkempulun Lyceum Kristen, terus terjadi.

Berlarut-larutnya proses sengketa lahan SMAK Dago di Bandung tersebut dikeluhkan karena tidak tegasnya aparat hukum. Bahkan, aparat hukum tidak berani melakukan eksekusi atas lahan tersebut, yang sedianya dilakukan pada hari ini, Selasa (17/1/2012).

Aparat kepolisian berdalih tidak bisa melakukan eksekusi. karena situasi kota Bandung diklaim tidak kondusif.

"Aparat takut, atau berlagak takut, dengan aksi kekerasan yang bakal dipertontonkan oleh termohon eksekusi, Atau ada alasan lain yang hanya mereka saja yang tahu" ujar Robert B. Keytimu, kuasa hukum pemohon eksekusi, Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), di Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Padahal, pemohon eksekusi, Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), sudah menerima putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, nomor 225/B/2011/PT.TUN.JKT, yang terbit tanggal 5 Januari 2012. Amar putusan PT TUN Jakarta itu menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, No. 46/G//2011/PTUN-BDG, yang memenangkan permohonan PLK atas lahan SMAK Dago.

Putusan PT TUN Jakarta, yang memperkuat putusan PTUN Bandung itu, juga menyatakan batal atau tidak sahnya, Sertifikat HGB No. 30/Lebak Siliwangi, atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB), yang terbit lewat SK Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung, pada 30 September 2010. Dengan putusan itu, PLK yang sebelumnya memiliki HGB atas lahan itu, berhak mengajukan permohonan pembaruan haknya.

Sengketa kepemilikan lahan SMAK Dago sudah terjadi sejak 1980-an. Kedua kubu, Yayasan BPSMK JB dan PLK, saling mengklaim lahan tersebut. Hendri Sulaemen, kuasa hukum PLK, menegaskan, keputusan PT TUN Jakarta itu sudah bersifat inkracht alias berkekuatan hukum tetap. Sebab, berdasarkan UU Mahkamah Agung, perkara ini tidak bisa dikasasi ke MA, mengingat surat atas lahan yang disengketakan diterbitkan oleh BPN Daerah. [dit]

BERITA TERKAIT
Anies Matangkan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama
Warga Cibinong Antusias Baksos Al Azhar Syifa Budi
Polisi Serahkan Mayat WN Pakistan Terkait Narkoba
Penjelasan Soal Honorer Direndam Dalam Air Keruh
Pemprov DKI Ancam Cabut Izin DWP Jika Melanggar
Gardu Tol Pasar Rebo Rusak Usai Tabrakan Dua Mobil
597 Personel Gabungan TNI-Polisi Siap Amankan DWP

kembali ke atas