EKONOMI

Sabtu, 21 Januari 2012 | 16:04 WIB
(Terbitkan Surat Edaran)

Kemenakertrans Payungi Pekerja Outsourcing

Tio Sukanto
Kemenakertrans Payungi Pekerja Outsourcing

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan surat edaran untuk menjamin hak-hak para pekerja alih daya (outsourcing).

Jaminan tersebur tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012. Penerbitan surat edaran yang ditujukan kepada kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi di seluruh Indonesia.

Hal tersebut berdasarkan pada pengujian Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi itu ditindak lanjuti dengan surat edaran untuk mengatur dengan lebih tepat lagi mekanisme yang selama ini sudah berjalan, sehingga hak-hak para pekerja outsourcing benar-benar terjamin," ungkap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dalam siaran pers di Jakarta, akhir pekan ini.

Muhaimin menjelaskan, agar mekanisme tersebut dapat berjalan dengan baik, pihak Kemenakertrans akan mengintensifkan pengawasan perusahaan pengerah outsourcing sehingga kelangsungan para pekerja menjadi terjamin.

Pengawasan ketenagakerjaan yang akan ditingkatkan baik pembinaan maupun dalam konteks pada penegakan hukum. Perusahaan jasa outsourcing harus benar-benar mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Perusahaan tidak akan ditutup, tapi harus menjamin kesejahteraan para pekerjanya," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perkonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa keputusan MK soal outsourcing sudah final, sehingga tidak harus diskriminatif. "Dengan adanya putusan MK, terkait oustsourcing itu melanggar konstitusi. Maka jangan sampai ada dalam mengambil keputusan menimbulkan diskirminatif nantinya," ungkapnya di Jakarta, Jumat (20/1). [mre]

#kemenakertrans #outsourcing
BERITA TERKAIT
Masuk Desember, Ujian Pertama Mendag Agus
Bom Mapolrestabes Medan, Gojek Siap Bantu Polisi
Polemik Bali dan Toba, Wishnutama Tolak Dikotomi
Ditawari Kursi Direksi BUMN, Uenak Tenan Jadi Ahok
Selesaikan Soal Lahan, PLN Gandeng Kementerian ATR
Bom Mapolrestabes Medan, Menteri Budi Sentil Gojek
BKP Kementan Bahas Rancangan Inpres Perkuat CBPD

kembali ke atas