NASIONAL

Jumat, 24 Februari 2012 | 22:57 WIB

Tak Terima Dipenjara, Cukong Batubara Tuding Jaksa

Bayu Hermawan
Tak Terima Dipenjara, Cukong Batubara Tuding Jaksa
Foto: Ilustrasi

INILAH.COM, Jakarta - Kejaksaan dituding tidak profesional dalam menanggani perkara penambangan liar atas eksplorasi lahan tambang batubara di kawasan hutan Kecamtan Serui, Kabupaten Tanah Bumbu, Banjarmasin, Kalimantan tengah.

Menurut Direktur Utama PT Satui Bara Tama (SBT), Parlin Riduansyah, hal itu dibuktikan dengan memaksakan diri mengajukan kasasi dan memohonkan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas murni Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Dia mengatakan atas kasus yang membelit dirinya, kejaksaan telah melanggar Pasal 224 KUHAP. Dimana putusan PN Banjarmasin tertanggal 19 April 2010 yang menjatuhkan vonis bebas murni atas dakwaan eksplorasi lahan di kawasan hutan, malah dilawan kejaksaan dengan mengajukan kasasi.

Padahal, lanjut Parlin, pasal 224 KUHAP dengan tegas melarang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas murni. "Saya dinyatakan hakim tak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan jaksa. Kedudukan, martabat dan nama baik saya harus dipulihkan," kata Parlin, Jumat (24/2/2012).

Sebagai perusahaan yang sah, tambah dia, pekerjaan yang dilakukan SBT atas dasar izin Bupati Kota Baru Nomor 454/97.a/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada 23 Januari 2003. Keputusan ini kemudian diperkuat Keputusan Bupati Kota Baru Nomor 545/31.I/KP.D.PE tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi tanggal 15April 2003 yang berada di areal budi daya tanaman tahunan dan perkebunan.

Parlin juga mempertanyakan ketidakkonsistenan kejaksaan sebab hasil paparan kasus (ekspose) yang dilakukan penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Pidum), saat Direktur Pra Penuntutan dijabat, Poltak Manullang, perkara tersebut dinyatakan bukanlah perkara pidana.

Nyatanya, kejaksaan tetap memaksakan dengan mengajukan kasasi dan parahnya didukung MA dengan menjatuhkan pidana selama 3 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan pada 8 Oktober 2010. Tak puas, giliran Parlin melawannya dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun ditolak.

Yang jadi persoalan, amar putusan PK tak menyebut penghukuman yang harus dieksekusi. Tak kalah anehnya lagi, pada 25 Januari 2012, JAM Pidum memerintahkan Kejati Kalsel untuk mengeksekusi (menahan) Parlin. Namun karena isi putusan PK tak jelas, akhirnya Kajati Kalsel mengirim surat permintaan fatwa ke MA.

"Keadilannya dimana, jika sesuatu yang sudah berdasarkan prosedur dan hukum, tetap dipaksakan menjadi hal yang salah. Hukum di Indonesia makin tak jelas, dan hanya berpihak pada kepentingan penguasa," ucapnya.[bay]

#sbt #kejaksaan
BERITA TERKAIT
Kejaksaan Harus Lakukan Terobosan Penegakan Hukum
Bupati Blora Diperiksa Kejaksaan, Ada Apa?
KPK Panggil Politikus PAN Soal Suap Pesawat Garuda
Perlu Pemahaman Menyoal Radikalisme-Deradikalisme
Enam Teroris Jaringan JAD Ditangkap di Cirebon
KPK Panggil Cak Imin Terkait Suap Proyek PUPR
Daripada Ahok Mendingan AHY Atau Sandiaga

kembali ke atas