NASIONAL

Sabtu, 10 Maret 2012 | 16:02 WIB

DPR Akui Akan Pangkas Kewenangan Penyadapan KPK

Ajat M. Fajar
DPR Akui Akan Pangkas Kewenangan Penyadapan KPK
inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Komisi III DPR mengakui jika dalam rencana revisi Undang-undang KPK No 30/2002, akan memangkas beberapa kewenangan yang dimiliki KPK seperti kewenangan penyadapan.

Bahkan hal itu sudah tertuang dalam draf revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang saat ini sudah dipegang oleh Komisi III.

"Draf itu memang diwacanakan, bagaimana posisi penuntutan, apakah dikembalikan ke jaksa (kejaksaan) sebagai penuntut. Kemudian bagaimana penyidik independen ini, dan bagaimana konteks penguatan pencegahan," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Deding Ishak usai acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (10/3/2012).

Deding mengatakan, dalam draf revisi itu, DPR juga akan mengatur kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Pengaturan penyadapan ini dilakukan dengan alasan agar penyadapan itu tidak melanggar HAM seseorang.

"Penyadapan ini prinsipnya jangan sampai melanggar HAM, penyadapan dalam konteks perkaranya. Tidak harus privasi orang disadap. Nah ini, diatur supaya jelas," jelasnya.

Dilanjutkannya, dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK harus bisa bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga sebagai lembaga ad-hoc yang bersifat sementara, KPK diharapkan untuk menjadi pemicu gebrakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di dalam revisi itu, DPR juga mengusulkan pembentukan dewan pengawas yang akan mengawasi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Bahkan kita usulkan dewan pengawas, dewan pengawas ini kita kritisi, karena di situ drafnya dewan pengawas diangkat oleh KPK. Nah, kalau begitu jeruk makan jeruk, makanya dewan pengawas harus terdiri dari orang-orang, kredibel dari pegiat aktivis antikorupsi melalui seleksi melalui fit and proper DPR," paparnya.

Pada dasarnya, lanjut Deding, DP menginginkan KPK menjadi lebih baik lagi dengan memperkuat tugas KPK sebagai pemberantas korupsi. Namun dirinya menyesalkan adanya opini miring terkait revisi undang-undang KPK ini.

"Saya menyesalkan seolah-olah DPR melemahkan KPK dengan draf itu, padahal tidak." [iaf]

#dpr #kpk
BERITA TERKAIT
DPR Minta Kasus Bom Medan Diusut Tuntas
Kasus Impor Gula, KPK Periksa Dua Dirut PTPN
KPK Periksa Wakil Gubernur Lampung
KPK Jadwalkan Periksa Anak Yasonna Senin Depan
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dirut PTPN XII
Jokowi Pernah Lapor Kasus Korupsi, KPK: Kasus Apa?
KPK Cegah Walkot Dumai Zulkifli Kabur Luar Negeri

kembali ke atas