EKONOMI

Kamis, 22 Maret 2012 | 21:46 WIB

China-Eropa Perang Bisnis Pengadaan Pemerintah

Bachtiar Abdullah
China-Eropa Perang Bisnis Pengadaan Pemerintah
IST

INILAH.COM, Beijing - China kemungkinan tidak akan mengambil bagian dalam penandatanganan perjanjian internasional pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah suatu negara tahun ini.

Seorang pejabat Kementerian Perdagangan China berdalih, negara-negara maju telah menaikkan standar procurement terlalu tinggi dan membuat negara itu tidak nyaman. China sendiri masih merasa perlu membenahi peraturan-peraturan di dalam negerinya sebelum menandatangani perjanjian yang dikehendaki organisasi perdagangan dunia (WTO).

Suo Bicheng, direktur urusan WTO di Kementerian Perdagangan, kemarin (21/3) mengatakan pemerintah China perlu diyakinkan bahwa negara-negara anggota WTO mengizinkan perusahaan asing boleh ikut dalam tender pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah di suatu negara.

Negara-negara maju selalu menaikkan standar yang harus dipenuhi perusahaan-perusahaan yang akan ikut dalam tender pengadaan barang pemerintah suatu negara. "Banyak masalah yang harus dibenahi sebelum China boleh bergabung dalam pakta ini, ujar Suo.Kita hanya melihat sedikit kesempatan untuk berhasil menandatangani perjanjian ini dalam waktu dekat atau bahkan tahun ini, katanya kepada kantor berita Xinhua.

Pernyataan Suo dikemukakan ketika Uni Eropa Rabu (21/3) kemarin mengenalkan versi baru pengadaan barang dan jasa yang berlaku di kawasan itu. Versi baru ini akan menolak negara-negara tertentu, termasuk China, untuk ambil bagian dalam pakta Uni Eropa (UE). Sementara China sendiri masih belum membolehkan perusahaan-perusahaan Eropa bersaing dalam tender pengadaan barang dan jasa di negaranya.

China bergabung dalam WTO pada 2001, namun negara tirai bambu ini tidak langsung ikut dalam penandatangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya China untuk ikut menandatangani perjanjian pengadaan barang dan jasa pertama kali dilakukan pada 2007, namun ditolak beberapa negara penandatangan perjanjian tersebut.

Pada Juli 2010, China memasukkan penawaran baru ke WTO. Berbagai negara dan kawasan maju, yang dipimpin Amerika Serikat dan UE, mengesampingkan proposal China, jika masih belum memberi konsesi lebih luas kepada negara-negara maju tersebut. AS dan UE berkali-kali merayu agar membolehkan perusahaan-perusahaan asing terlibat dalam urusan bisnis pemerintah China, namun terus ditolak.

Seorang juru bicara Komisi Eropa, semacam badan eksekutif Uni Eropa, mengatakan UE akan mengeluarkan jurus balasan kepada negara-negara yang diketahui diskriminatif. Kalau suatu negara ditemukan berbuat diskriminatif, mereka akan dihalangi menjalankan bisnis di berbagai pasar Eropa.

Apa kata Suo terhadap gertakan Eropa itu? "Pakta baru UE, jika diadopsi, tidak akan mempunyai dampak segera terhadap perusahaan-perusahaan China ketika mau ikut tender di UE. Dan China sama sekali tidak takut membuat konsesi atas proposal perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti yang mereka maui, katanya.

Statistik UE menunjukkan bahwa perusahan-perusahaan non Eropa dapat mengikuti tender EU yang nilai maksimalnya hanya 352 miliar euro (US$ 464,2 miliar) untuk kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah seluruh negara di kawasan Eropa.

Itu kan angka yang kecil dibanding kemampuan China menyediakan barang, kata Suo.

Apalagi, perusahaan-perusahaan China selalu merasa berat ikut tender mereka, karena strandar yang mereka gunakan terlalu tinggi.

Kamar Dagang Eropa di China mengestimasi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah China sekitar US$1 triliun setahun. Desember lalu, WTO rampung membuat perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Versi baru pengadaan barang dan jasa pemerintah itu omsetnya sekitar US$100 miliar dari sekitar 42 anggota WTO.

Banyak yang percaya China dan negara-negara lain bakal ikut menandatangani perjanjian ini. Namun Suo tetap tidak optimistis. Menurutnya, China sudah memberikan konsesi baru dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, tapi tetap tidak bisa memenuhi permintaan negara-negara maju yang rewel itu.

Sedangkan China harus memeriksa dengan teliti hukum dan aturan yang berhubungan dengan pakta baru agar sesuai standar internasional, sehingga diyakini Suo bakal makan waktu sangat lama.

Perang dagang antar negara-negara maju dengan dunia ketiga seperti China atau Indonesia, biasanya dipenuhi tipu muslihat yang canggih dari negara-negara adi kuasa. Baru belakangan ini, ketika China menjadi raksasa ekonomi nomor dua, perundingan dagang tidak lagi semau negara-negara maju. Mereka tidak bisa lagi menodong China. [mdr]

BERITA TERKAIT
Urgensi Impor Beras Ketan Perum Bulog Dikritisi
Menteri Edhy Ajak Kaum Muda Masuk Dunia Perikanan
Erick Serahkan Nama Calon Dirut 3 BUMN
Pertamina Eksplorasi Besar-besaran
Pertamina Kontraktor Blok Corridor Pada 2026
Geothermal, Pertamina Manfaatkan Energi Bersih
Properti Masih Cerah, iVest Garap Jawa dan Bali

kembali ke atas