EKONOMI

Selasa, 05 Maret 2013 | 07:45 WIB

Pemerintah Bingung Pilih Pengelola Blok Mahakam?

Ranto Rajagukguk
Pemerintah Bingung Pilih Pengelola Blok Mahakam?
Ist

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah masih bingung memilih pengelola Blok Mahakam antara perusahaan migas nasional atau memperbarui kontrak setelah selesainya kontrak Total E&P Indonesia dan Inpex di 2017.

Pengamat Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sujono Hadi Soedarno mengatakan, Persoalan kontrak Blok Mahakam seharusnya dikembalikan pada aturan yang berlaku yakni UU No 22/2001 tentang minyak dan gas bumi yang masih dalam proses revisi. Dalam draft revisi, partisipasi wilayah untuk disertakan dalam pengelolaan atau pemanfaatan energi perlu lebih dipertajam.

Sesuai UU migas, sekarang dalam proses revisi, serta PP No. 35/2004, pasal 7 ayat 3 jelas dinyatakan bahwa Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri melalui Badan Pelaksana (SKK Migas), setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir, ucap Sujono di Jakarta, Senin (4/3/2013).

Sujono menjelaskan, saat ini Total dan Inpex telah menguasai Blok Mahakam ini selama 46 tahun dengan kontrak selama 30 tahun dan diperpanjang 20 tahun hingga tahun 2017. Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden No.35/2004 pasal 34 bahwa Kontraktor wajib menawarkan participating interest 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut dia, Blok Mahakam merupakan bagian penting dari ketahanan energi nasional karena cadangan terbukti gas yang sangat besar. Selain itu, Blok Mahakam sudah termasuk salah satu sumur tua yang memerlukan penanganan khusus.

Dengan aturan yang sudah jelas, seharusnya tidak ada alasan lagi bahwa Mahakam tidak dikelola oleh perusahaan nasional, baik PT Pertamina (Persero) maupun perusahaan nasional lainnya. Permasalahannya terdapat kesangsian akan kemampuan perusahaan nasional mengelola lapangan migas sebesar blok Mahakam.

Pendapat demikian sangat merendahkan kemampuan kita sendiri. Bagi kita yang terpenting hak pengelolaan itu ada ditangan kita sendiri. Jika dibilang tidak mampu, ya kita kontrakkan saja kepada perusahaan asing yang mampu dalam jangka waktu tertentu, guna pembelajaran." Jelasnya.

Sujono menjelaskan, kita juga perlu sadar bahwa mengelola blok besar seperti Mahakam memerlukan manajemen operasional yang handal, khususnya keahlian reservoir dan bawah tanah lainnya. Namun dirinya yakin Indonesia mampu mengelolanya. "Yang paling penting, ownership/kepemilikan itu 100% nasional," katanya.

Selayaknya, semua pemegang kontrak migas dan pemerintah harus duduk bersama menaati aturan, setelah kontrak selesai harus diserahkan ke pemerintah terlebih dahulu. Nantinya diserahkan kepada Pertamina, Pertamina juga boleh atau konsep sharing partnership dengan pemerintah daerah, atau bisa jadi dilanjutkan begitu saja kepada Total. Terpenting kontraktor itu harus sadar bahwa sesuai kontrak, selesai masa kontraknya harus diserahkan kepada pemerintah terlebih dahulu," ujarnya.

Sujono juga mengakui, jika Blok Mahakam dikelola oleh Pertamina, porsi pemerintah memang akan mengecil, yang sebelumnya porsi pemerintah 75% akan berubah menjadi 60%. Namun harus diingat bahwa pertamina 100% juga milik Pemerintah. Selain pertimbangan sisi keuangan, juga akan menumbuhkan kemampuan keahlian profesional tenaga dalam negeri dalam mengelola lapangan gas sebesar Blok Mahakam. [hid]

#blok mahakam #pertamina #Karen Agustiawan
BERITA TERKAIT
Regas dan PGN LNG Garap FSRU Jabar dan Lampung
(Banjir Sentani) Pertamina Aktifkan Pangkalan Tanggap Darurat Mitan
Pertamina Aktifkan Pangkalan Darurat Minyak Tanah
Harapan Pertamina Bagi UMKM Binaan di Tasikmalaya
Habis Tambak Udang Lampung, Pertamina Bidik Ini
Banjir Sentani, Pertamina Guyur Avtur, Mitan & LPG
(HUT KBUMN Ke-21) Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Murah

ke atas