SINDIKASI

Rabu, 09 Oktober 2013 | 05:15 WIB
(Hasil Verifikasi Cawalkot Padang)

Emma Terkaya, Mahyeldi Tetap Termiskin

Haluan Padang
Emma Terkaya, Mahyeldi Tetap Termiskin
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (foto: inilah.com)

INILAH.COM, Padang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil verifikasi terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaran negara calon wali kota dan wakil wali kota Padang, Selasa (8/10) di Hotel Grand Inna Muara Padang. Dari hasil verifikasi ini, Cawako dari Partai Golkar Emma Yohanna tetap terkaya dan Cawako koalisi PKS-PBB Mahyeldi tetap termiskin.

Bahkan, harta kekayaan Emma Yohanna meningkat cukup signifikan. Awalnya dilaporkan Rp61,027 miliar menjadi Rp85,601 miliar. Sementara harta kekayaan Mahyeldi hanya bertambah sekitar Rp20 Juta. Awalnya Rp245,422 juta menjadi Rp281,509 juta.

Kenaikan cukup signifikan juga terjadi pada harta kekayaan Cawako perorangan Asnawi Bahar. Awalnya Rp16,864 miliar menjadi Rp25,007 miliar.

Berdasarkan data yang dikeluarkan KPK, nama calon yang harta kekayaan tidak berubah setelah diverifikasi adalah Wahyu Iramana Putra, Januardi Sumka, Ibrahim, dan Maigus Nasir. Kemudian yang mengalami penurunan adalah Yefri Hendri Darmi dan Indra Dwipa.

Dalam deklarasi LHKPN ini, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota selain diminta menyampaikan harta kekayaan masing-masing, juga diminta menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi yang disaksikan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Bambang sendiri berpesan kepada para calon ini, untuk menjadi seorang pemimpin juga harus mampu melihat adanya peluang korupsi dan berpikir tentang aksi pencegahan yang akan dilakukan. Bambang pun mencontohkan dengan kondisi Padang saat ini.

Dirinya mencontohkan dengan APBD Padang Rp2,4 trilun dan PAD sekitar 10 persen, peluang korupsi terbuka lebar. Dengan kondisi seperti ini, artinya Pemerintah Kota Padang harus menutupi kekurangan yang cukup banyak untuk bisa menjalankan roda pemerintahan.

Bambang pun menyatakan bahwa sektor rawan terjadinya korupsi itu seperti pada pengadaan barang, pelayanan jasa kepada publik, pemberian bantuan hibah dan bansos, dan pemberian perizinan untuk pemanfaatan sumber daya alam.

Jangan pikir kami tidak tahu, bahwa kepala daerah sering memperjualbelikan izin pemanfaatan sumber daya alam untuk biaya politik. Untuk permasalahan korupsi dengan pemanfaatan sumber daya alam ini, saat ini sedang dalam fokus KPK, jelas Bambang.

Sementara Ketua KPU Padang, Alison, mengatakan, deklarasi LHKPN yang dilanjutkan dengan penandatangan pakta integiritas bertujuan untuk meningkatkan pilkada yang lebih baik lagi.

Selain menyatakan tidak akan korupsi, para calon ini juga sepakat untuk menjalankan tahapan pilkada Padang ini secara berintegritas, transparan, akuntabel, bersih tanpa politik uang ujar Alison. Penandatangan pakta integritas ini sendiri, kata Alison, pertama kali diterapkan di Padang.

Sepuluh pasang calon ini menyatakan diri siap untuk melaksanakan komitmen tersebut, termasuk tidak menerima gratifikasi jika menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Padang. Bahkan Emma Yohanna mengatakan, dirinya bersedia dipotong leher jika terbukti melakukan korupsi.

BERITA TERKAIT
Cerita Januzaj Tak Diberikan Kesempatan di MU
Huawei Berencana Merilis Kacamata AR
Harga Minyak Akhiri Kejatuhan
FPI Imbau Publik Tak Terpancing Sikap Politik PSI
Menpar Raih AFEO Distinguished Honorary Fellow
Munchen Dapat Kabar Kurang Mengenakan dari James
(Perusahaan Swasta Pertama) Orori Jadi Reseller Resmi Emas Antam di Indonesia

ke atas