EKONOMI

Selasa, 31 Juli 2007 | 12:30 WIB

Konstitusi Negara Berbicara "Zakat Mengurang Penghasilan Kena Pajak"

Siti Arifah
Konstitusi Negara Berbicara "Zakat Mengurang Penghasilan Kena Pajak"

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masamasa awal pengembangan Islam. Saat itu, pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saransaran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanahtanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekwensinya, penduduk diwilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin diluar zakat.Penarikan pajak diluar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbedabeda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban barat sehingga hukumhukum syar'i ditinggalkan, dan sebaliknya hukumhukum barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Akibatnya muncul pertanyaan unik: Wajibkah kaum muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak ? Padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu tidaklah bisa dipersamakan antara zakat dan pajak, sehinga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya. Permasalahannya adalah: dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat sedemikian rupa. Seperti halnya yang terjadi dinegeri kita tercinta yang memisahkan hukum positif kenegaraan dengan hukum agama. Sistem penerimaan dalam kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak, dan bukan zakat, sehingga kaum muslimin yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda.Inilah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian ummat Islam.Lahirnya UU Nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat, memang sedikit melegakan nafas ummat Islam di negeri ini. Namun demikin ternyata tak banyak orang tahu bahwa sesungguhnya inilah pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara. Bahkan dikatakan menurut Eri Sudewo, "bagi pemerintah lahirnya UndangUndang tersebut merupakan suatu prestasi kedewasaan tersendiri". Sebab sejak republik ini berdiri, sejak itu pulalah zakat terabaikan dalam konstitusi kenegaraan. Sebagai lembaga yang paling sah dan resmi mengelola zakat, pemerintah sadar bahwa selama ini telah menyianyiakan kesempatan. Padahal zakat memiliki potensi yang begitu besar namun tak memiliki kekuatan apapun dalam menangani masalah kemiskinan di negeri ini. Oleh karena itu adanya klausul zakat mengurangi pajak menjadi begitu penting. Karena ternyata potensi zakat di Indonesia menurut Djamal doa mencapai angka 84,49 triliun per tahun. Begitu pula hasil survey yang dilakukan oleh PIRAC (Publik Interest Research and Advocacy Center) terhadap 1837 responden yang beragama Islam di 11 kota besar di Indonesia pada tahun 2000 yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapan, menunjukakan bahwa tingkat zakat masyarakat yang disurvei menunjukkan angka yang tinggi, 94 % menyatakan dirinya sebagai muzaki. dengan ratarata nilai zakat sebesar Rp 124.200.00/ muzaki/tahun, dengan nilai berkisar antara Rp 44.000.00 Rp 339.000,00/tahun.Pada saat diundangkan, terdapat kendala pelaksanaan UU No 38 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku", karena UU Pajak Penghasilan yang berlaku saat itu belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat. Oleh sebab itu kemudian ditetapkan UU Nomor 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyatanyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat.Dalam kaitan ini, penetapan UU No 8 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU Nomor 17 tahun 2000 ( sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak.Pertama, UU No 38/1999 telah mengakui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim warga negara Indonesia yang mampu. UU ini memang tidak menyebut hukuman bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah telah eksplisit bertanggungjawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat.Kedua, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai tingkat kewilayahan dari kecamatan hingga nasional. Pemerintah juga mengukuhkan dan mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat lebih dipertanggungjawabkan.Ketiga, seperti disebutkan dalam UU No 38/1999 bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ akan dikurangkan terhadap laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Di dalan UU No 17/2000 juga ditetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang nyatanyata dibayarkan secara resmi oleh wajib pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No KEP542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto

Sebagai contoh, seorang pengusaha muslim yang memiliki usaha dengan penghasilan kotor Rp 75 juta. Setelah dikurangi harga pokok Rp 50 juta dan biaya operasional Rp 20 juta maka ia memperoleh penghasilan bersih sebesar Rp 5 juta. Berdasarkan tarif pajak progresif, maka pengusaha tersebut wajib mengeluarkan pajak 10 % kali Rp 5 juta sama dengan Rp 500 ribu. Namun demikian, atas kesadarannya sebagai muslim, pengusaha tersebut memilih membayar zakat sebesar 2,5 % kali Rp 70 juta sama dengan Rp 1.750.000. Zakt tersebut kemudian dikurangkan terhadap penghasilan bersih Rp 5 juta sehingga sisa keuntungan bersih tinggal Rp 3.250.000. Dengan tarif pajak progresif yang sama, maka Pajak Penghasilan yang wajib dibayarkan adalah 10 % kali Rp 3.250.000 sama dengan Rp 325.000Hanya sayangnya, perlu disadari bahwa sesungguhnya antara UU no 17/2000 dan UU No 38/1999 tidaklah konsisten. Sebab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa didalam UU No 17/2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi). Padahal pada saat yang sama di dalam UU No 38/1999 disebutakan bahwa zakat (tanpa ada embelembel atas penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU No 38/1999 adalah semua harta yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri atas ; emas, perak, dan uang ; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian; hasil perkebunan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; serta rikaz.Hal lain yang patut disayangkan, bahwa UU Zakat tidak menetapkan sanksi yang seimbang antara pengelola dan muzaki.Dikatakan dalam UU No 38 / 1999 pengelola zakat yang terbukti lalai tidak mencatat atau mencatat secara tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, diancam hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 30 juta. Idealnya, sanksi hukum tidak hanya dikenakan kepada pengelola zakat saja, tapi juga kepada muzaki yang tidak melaksanakan kewajibannya. Inkonsistensi yang demikian bisa dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota legislatif terhadap pengertian zakat. Kedua, karena perbedaan pendapat maupun alasan politik tentang seberapa jauh zakat "berhak " masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak ummat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pejak penghasilan yang diterima negara juga mengecil. Padahal pada saat ini pemerintah justru sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak. Target tax ratio pajak dalam APBN 2002 sebesar 13,03 %, lebih tinggi dari yang diajukan pemerintah sebesar 12,8 %. Sehingga untuk total APBN 2002 sebesar Rp 1417.306 triliun, pemerintah harus mendapatkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 184.675 triliun.Dan inilah agaknya, yang menyebabkan pemerintah gamang dan raguragu dalam pengelolaan zakat. Karena khawatir target penerimaan dari sektor pajak, termasuk pajak penghasilan, akan terganggu, sehingga dikhawatirkan berakibat semakin tersendatnya pemulihan ekonomi nasional.Padahal kalau mau dikaji lebih lanjut dengan menggunakan beberapa model penelitian dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional keseimbangan, sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, tapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Bahkan pendapatan nasional keseimbangan dengan variabel zakat lebih tinggi hasilnya dibandingkan pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.Dengan demikian, semestinya pemerintah tidak perlu ragu malah justru sebaliknya pemerintah harus lebih aktif menyukseskan Gerakan Sadar Zakat dengan menyempurnakan perangkat konstitusi dan merangsang masyarakat agar lebih taat membayar zakat.Dengan adanya statement konstitusi bahwa zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi atupun badan, setidaknya memacu semangat masyarakat untuk membayar zakatnya melalui institusi yang sah, meskipun zakat itu sendiri belum bisa langsung dikurangkan dari pajak penghasilan. Dan kiranya hal ini perlu dikampanyekan kepada masyarakat secara luas agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Wallahua'lam bishshowab, lepas dari ada atau tidaknya fasilitas zakat sebagai pengurang pajak, mari kita ingat pesan Rasululah SAW : Kemiskinan, kebodohan, dan penyakit merupakan musuh agama. Ketiganya dapat menggoyah sendi kehidupan, menghancurkan ketentraman, mengahalangi ukhuwah serta meruntuhkan kemuliaan dan kejayaan bangsa. Diakui atau tidak, sejarah kekuasaan Islam mencatat, khalifah Abu Bakar AshShidiq sangat tegas memerangi umat Islam yang lalai membayar zakat.Maka masihkan kita terdiam menyaksikan kemiskinan dan kebodohan yang menyesakkan napas negeri ini. Cobalah kita lihat dengan hati kita,tidakkah nurari kita tergugah menyaksikan berjuta juta orangorang kelaparan tak dapat menahan hidupnya, para ibu yang menangis karena tak dapat meyusui bayinya, sekian juta orang putus sekolah karena pemerintah tak lagi mensubsidi biaya pendidikan. Masihkah ada rasa peduli ?

BERITA TERKAIT
Bayar PBB Makin Mudah Pakai JakOne Mobile Bank DKI
Atjeh Connection Padukan Bisnis Kuliner dan Budaya
DPR Nilai Siklus Pembiayaan Utang Terlalu Agresif
Awas, Proyek Pemindahan Ibu Kota Jadi Bancakan
China Mau Bantu BPJS, Rizal Ingatkan Hati-hati
Jonan Minta Pemda Fasilitasi Mobil Listrik
Begini Cara BNI Syariah Dorong Kedaulatan Pangan

kembali ke atas