NASIONAL

Sabtu, 03 Februari 2018 | 11:51 WIB

Pasal Penghinaan Hanya untuk Bungkam Kritik

Agus Irawan
Pasal Penghinaan Hanya untuk Bungkam Kritik
Ahli Hukum Pidana, Hery Firmansyah Yasin (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ahli Hukum Pidana, Hery Firmansyah Yasin menilai munculnya pasal penghinaan presiden dan wapres yang ada dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah sebuah kemunduran karena bisa kembali ke zaman penjajahan.

Hery mengungkapkan tahun 2006 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wapres dalam KUHP dengan putusan Nomor 013-022/PUU- IV/2006.

"Waktu itu uji materi tersebut diajukan Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, dan MK menyebutkan Pasal 134, Pasal 136 serta Pasal 137 KUHP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Hery di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2018).

Ia menuturkan pasal penghinaan penguasa telah diatur di KUHP buatan kolonial Belanda dua abad lalu. "Jika melihat putusan MK Tahun 2006, pasal karet tersebut telah dicabut, karena MK menilai ada norma lebih tinggi yang tergganggu dengan adanya pasal tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan pasal tersebut digunakan kolonial untuk membungkam aktivis yang mengkritisi kepentingan mereka. "Maka kalau dihidupkan akan kembali ke zaman penjajahan," tegasnya.

Menurut dia, pemerintah terkesan mencemaskan kebebasan berpendapat yang muncul pasca-reformasi karena dinilai terlalu bebas. "Kalau dalam pendapat ada bedannya antara hinaan dan kritik," ucapnya.

Diketahui, adanya menghidupkan pasal penghinaan presiden dan wapres terlihat dalam Pasal 263 di draft RKUHP hasil rapat penerintah dengan DPR pada Januari 2018 lalu.

Dalam draft RKUHP tersebut dijelaskanbagi seseorang yang melakukan penghinaan kepada preaiden dan wapres dikenakan hukuman pidana lima tahun penjara.[jat]

#RKUHP
BERITA TERKAIT
Alhamdulillah Kondisi Ibu Ani Semakin Baik
Video Sultan Palembang Doakan Prabowo-Sandi Viral
Usai Bagi Sertifikat, Jokowi Blusukan ke Bintaro
Pesan Sandi Kepada Milenials Banyuwangi
10 Saksi Diperiksa KPK Untuk Kasus KemenPUPR
KPK Segera Jadwalkan Pemeriksaan Samin Tan
Warga Ponorogo Meninggal di Dalam Sumur

ke atas