NASIONAL

Sabtu, 03 Februari 2018 | 13:06 WIB

Pasal Penghinaan Muncul Bisa Langgar Demokrasi

Agus Irawan
Pasal Penghinaan Muncul Bisa Langgar Demokrasi
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) yang kembali di munculkan pada Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu pasal 134, dapat mencederai dan melanggar demokrasi di Indonesia.

"Jadi pasal 134 telah dibatalkan MK, sebab berpotensi melanggar demokrasi," kata Bivitri di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2018).

Dia menjelaskan pasal penghinaan presiden tidak lagi digunakan oleh negara-negara Eropa monarki dan non monarki. Meskipun masih ada negara yang masih mempertahankan pasal tersebut. "Seperti di negara di kawasan Timur Tengah dan Thailand," ucapnya.

Sementara untuk negata Perancis, Denmark dan Inggris ada pasal tersebut tetapi tidak digunakan lagi.

Hal yang sama disampaikan Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti yang mengatakan pasal ini nantinya akan menjadi pasal karet karena kritikan publik bisa dikategorikan sebagai penghinaan terhadap presiden dan wapres.

"Sekarang ini kita sudah masuk ke zaman demokrasi, kalau ada seseorang mengkritik Presiden disebut menghina negara, maka sama saja ke zaman kolonial," kata Ray.

Dia menilai kritik terhadap presiden bukan karena kepentingan personal tetapi untuk membawa kepentingan masyarakat. "Kalau kritik terhadap Presiden, bukan untuk kepentingan personal, tetapi urusan kepentingan publik," jelasnya.[jat]

#RKUHP
BERITA TERKAIT
Sandi Nilai Pemilu Jujur, PKS Tunggu Keputusan KPU
Titik Rawan Tahapan Akhir Pemilu Berpusat di DKI
Gerah Dituding Curang, KPU Minta Bukti
BPN Nilai Wajar Zulkifli Bertemu Jokowi di Istana
KPU Minta Petugas Lebih Teliti Entri Data Situng
Waspadai Gelombang Setinggi 4 Meter
Isu PAN Gabung ke Jokowi, Ini Kata BPN

kembali ke atas