NASIONAL

Selasa, 06 Februari 2018 | 14:56 WIB

Yasonna: Pasal Penghinaan Bukan Permintaan Jokowi

Ray Muhammad
Yasonna: Pasal Penghinaan Bukan Permintaan Jokowi
Menkumham Yasonna Laoly (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menkumham Yasonna Laoly menegaskan pasal penghinaan presiden dalam naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHP) Pidana bukan permintaan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yasonna mengatakan, pasal tersebut sudah dimasukkan ke dalam draft RKUHP sebelum berjalannya pemerintahan Jokowi-JK. Dengan demikian, pasal tersebut bukan pesanan dari Jokowi.

"Pasal itu belum pemerintahan ini ada sudah dibahas. Itukan di draft. Pasal ini jadi untuk harus dibedakan mengkritik dengan menghina. Kalau mengkritik oke saja," ujar Yasonna di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2018).

Saat disinggung mengenai semua partai di parlemen tak setuju dengan dimasukkannya pasal ini, Yasonna mengatakan pemerintah tak ambil pusing.

Hal yang dipastikannya adalah pemerintah akan tetap memasukkan pasal tersebut dan memaparkan batasan-batasan yang disebut dengan penghinaan terhadap kepala negara seperti apa.

"RKUHP ini sudah dibahas 30 tahun lebih dan dibahas pada pemerintahannya yang sebelumnya. Draftnya itu sama, enggak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sekarang kan kita harus tidak membuat sesuatu menjadi sangat liberal, sehingga orang can do anything they want atas nama kebebasan. Enggak benar begitu dong. Kebebasan juga perlu diframe," paparnya.[jat]

#RKUHP #PasalPenghinaanPresiden
BERITA TERKAIT
Pertemuan Prabowo-Clark Tak Terkait Pilpres
Neno Warisman Baca Puisi, Jubir TKN Bikin Balasan
MUI DKI Jawab Ma'ruf: Kami Netral
TKI Asal Sampang Tertimpa Bangunan di Malaysia
Wanita Asal Yogya Ditemukan Tewas di Kebun Jagung
Kegiatan 212 Jangan Melulu Dianggap Politis
(Munajat 212) Gerindra: Kegiatan Rohani Jangan Dituduh Politis

ke atas