EKONOMI

Selasa, 06 Februari 2018 | 16:38 WIB

DJP Intip Kartu Kredit, Limit Minimal Rp100 Juta

M Fadil Djaelani
DJP Intip Kartu Kredit, Limit Minimal Rp100 Juta
(Foto: ilustrasi)
INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, kewajiban pelaporan data dan informasi kartu kredit berlaku untuk tagihan belanja minimal Rp1 miliar per tahun. Data paling lambat disetor akhir 2019.

Hal ini, sejalan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Namun, soal tagihan kartu kredit sebesar Rp1 miliar pertahun, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tak setuju, menurutnya metode ambang batas yang ditekankan pada tagihan tidaklah pas.

"Untuk itu lebih tepat jika ambang batas tidak didasarkan pada jumlah tagihan dalam setahun yang dapat fluktuatif, tetapi didasarkan pada limit tertentu pada kartu kredit. Kami mengusulkan seluruh kartu kredit dengan limit Rp100 juta ke atas wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak," kata Yustinus kepada INILAHCOM, Jakarta, Selasa (6/2/2018).


Yustinus beralasan batas yang terlalu tinggi justru dikhawatirkan tidak optimal bagi tujuan intensifikasi dan ekstensifikasi. "Ambang batas ini cukup moderat dan fokus menyasar ke kelompok berpenghasilan menengah atas," katanya.

Meski demikian, Yustinus mencermati situasi dan kondisi perekonomian, seyogyanya pemberlakuan ketentuan pemanfaatan data kartu kredit diperhitungkan.

"Sebaiknya didahului dengan pembuatan sistem/SOP/tata cara pemanfaatan yg jelas, mudah, dan akuntabel. Pelaksanaan yang terburu-buru dan tanpa persiapan akan mengundang kekhawatiran yang tidak perlu," cetusnya.

"Persepsi dan kekhawatiran yang muncul harus diantisipasi karena dapat memicu penurunan penggunaan kartu kredit dan pada gilirannya dapat merugikan perekonomian nasional. Maka perlu penetapan skala prioritas dan pengelolaan komunikasi dan momentum yang tepat karena isu pemanfaatan data kartu kredit lebih menyangkut persoalan privacy," tambahnya. [ipe]

#KartuKredit #OJK #Perbankan
BERITA TERKAIT
Bank Syariah Pelat Merah Merger, Bos OJK Membisu?
OJK Masih Rahasiakan Skema Penyelamatan AJB
Agus Tak Tahu Ada Aturan Wajib Lapor Kartu Kredit
Ekspansi Bisnis Perbankan Merah Putih Makin Mudah
KESDM Catat Letusan Sinabung Capai 5.000 Meter
Wamen Archandra Siap Jajakan Lelang 26 Blok Migas
Pertamina Bagikan Traktor Tangan ke Petani Banggai

ke atas