NASIONAL

Selasa, 06 Februari 2018 | 15:21 WIB

Alasan Yasonna Dorong Pasal Penghinaan Presiden

Ray Muhammad
Alasan Yasonna Dorong Pasal Penghinaan Presiden
Menkumham Yasonna Laoly (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menkumham Yasonna Laoly menegaskan pentingnya pasal penghinaan presiden dalam naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ia mengatakan pasal ini diterapkan untuk membatasi sikap-sikap yang menunjukkan penghinaan terhadap Presiden dengan mengatasnamakan kebebasan.

"Kalau mengkritik pemerintah itu memang harus, tapi menghina itu soal personal. Ini soal yang lain karena (presiden) simbol negara. Menghina kepala negara lain dipidana, masak kepala negara kita enggak," ujar Yasonna di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

Yasonna memastikan pemerintah akan membuat aturan secara rinci yang menunjukkan bahwa sikap mengkritik pemerintah tidak sama dengan menghina kepala negara.

"Nanti kami atur dengan rinci. Ini supaya jangan ada terimplikasi mengkritik sama dengan menghina. Kan, gampang itu, tenang saja. Mengkritik itu pekerjaan, sementara menghina itu personal," katanya.

Sementara itu, Yasonna menilai pelanggaran menghina presiden melalui medsos bisa ditindak melalui Undang-undang ITE. Untuk menghina kepala negara di luar medsos belum ada aturannya.

"Nanti kita lihat masih dalam bahasan itu. Kalau yang ITE, itu lain lagi. Ini kan, kodefikasi. Jadi, kita lihat saja," ucapnya.[jat]

#RKUHP #PasalPenghinaanPresiden
BERITA TERKAIT
Dijanjikan Rp1,5 Juta, Warga Wonorejo Edarkan Sabu
Didukung Pengusaha, Sandi Merasa Terharu
Penari Ditemukan Tewas di Jalur Kediri-Tulungagung
Di Depan Pengusaha, Prabowo Puji Kepintaran Sandi
Jokowi Sebut Jasa Ahok di Pembangunan MRT
Sopir Taksi Online di Gresik Dibunuh Karena Utang
Jokowi Akui MRT Masih Perlu Pembenahan

ke atas