EKONOMI

Rabu, 07 Februari 2018 | 13:41 WIB

Ini Sikap Apindo Soal Intip Kartu Kredit

M Fadil Djailani
Ini Sikap Apindo Soal Intip Kartu Kredit
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah pemerintah akan membuat kegaduhan di masyarakat bila menginformasikan data kartu kredit ke publik.

"Masalah dari pihak Kemenkeu, DJP memang saya rasa komunikasinya yang kurang pas. Sebetulnya kaya begitu tidak perlu disampaikan ke publik," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Tugas mereka kan memang harus menelusuri kekayaan Wajib Pajak (WP). Lebih ke komunikasi yang menurut saya salah, kurang pas. Tidak perlu di announce, karena menyangkut masalah rekening, kartu kredit, kompilasi trase harta-harta lain memang tugasnya DJP," tambah Hariyadi.

Dia bilang akibat hal ini membuat nasabah-nasabah pemilik kartu kredit sedikit khawatir lantaran transaksinya akan dibuka oleh pihak perbankan atas permintaan DJP.

"Tahun lalu sudah terjadi, mudah-mudahan tahun ini dampaknya lebih bisa diantisipasi oleh WP. Tahun lalu yg mengembalikan kartu kredit jumlahnya cukup besar gara-gara kasus itu," katanya.

"Tapi satu hal yang perlu sampaikan ke pemerintah, hal-hal seperti itu lebih cermat komunikasikan yang memang tugasnya kerjakan saja enggk usah membuat kegaduhan lagi," kata Hariyadi.

Sikap Apindo ini merespon Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menerbitkan aturan yang mewajibkan industri perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Beleid ini sebenarnya sudah dirancang sejak dua tahun lalu tetapi pelaksanaannya terus ditunda karena menuai protes.

Wajib lapor data kartu kredit nasabah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan. [hid]

#IntipKartuKredit
BERITA TERKAIT
(Paket Ekonomi XVI) Investasi Rp100 M Dapat Diskon Pajak 50 Persen
Pelopor PLTU Ramah Lingkungan Ada di Cirebon
Aduan Fintech Numpuk di YLKI, OJK ke Mana Ya?
Tahun Depan, Bankir Meramal Likuiditas Agak Seret
Kemandirian Rakyat, Pertamina Gandeng Rumah Zakat
Indonesia Power Unjuk 'Setrum' di Ajang IBEA 2018
(Program Upsus Siwab Kementan) 17 Ribu Sapi Sukses 'Mbrojol' di Lampung

ke atas