NASIONAL

Rabu, 14 Februari 2018 | 16:50 WIB

Polri Kaji Soal Putusan Pasal 73 UU MD3

Muhammad Yusuf Agam
Polri Kaji Soal Putusan Pasal 73 UU MD3
Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul (Foto: Inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Polri mengaku akan mengkaji Pasal 73 UU MD3 yang mengatur polisi diwajibkan membantu DPR memanggil individu atau lembaga yang mangkir. Kajian itu didasari apakah aturan itu bertentangan dengan aturan yang melekat pada polri atau tidak.

"Kami melakukan kajian apakah itu selaras dengan aturan yang melekat atau tidak," kata Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul di Auditorium PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

Martinus mengatakan Polri sebagai eksekutif akan melaksanakan aturan berdasarkan undang-undang. Namun dalam pelaksanaan teknisnya akan mengkaji terlebih dulu.

"Kita ingin mendalami dan kita akan sampaikan sikap kita, tapi perlu diperhatikan lembaga kepolisian merupakan lembaga eksekutif yang melaksanakan UU dan yang operasionalkan UU yang ada. Namun kita harus menyelaraskan dengan aturan-aturan yang juga menyertai polri," jelas Martinus.


Terkait pelaksanaan UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR, dia menyebut Polri akan mengkaji dengan mempertimbangkan sesuai hukum acara.

"Polri di UU nomor 2 tahun 2002, Juga KUHAP nomor 8 1981 jadi dasar hukum acara, ini tentu akan dipedomani, dilandasi aturan yamg ada. Apa itu bisa diselaraskan atau memang ada perlu untuk diajukan katakanlah ada hal yang tidak sesuai peksanaan tugas Polri. Prinsipnya Polri melakukan operasionalisasi terhadap pelaksana UU itu sendiri," ujarnya.

Sebelumnya DPR melalui rapat paripurna mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD). Di dalamnya, terdapat sejumlah pasal kontroversial salah satunya Pasal 73 UU MD3.

Pasal 73 UU MD3 mengatur tentang pemanggilan pihak-pihak ke DPR. Dalam ayat 4 huruf b Pasal 73 UU MD3, Polri disebut wajib mengikuti perintah DPR untuk memanggil paksa. Bahkan, di ayat 5, Polisi disebut berhak melakukan penahanan. [rok]
#Polri
BERITA TERKAIT
Polri Terus Telusuri Peredaran Narkoba Skala Besar
Orang Tua Penganiaya Kiai di Lamongan Didatangkan
(Marak Kasus Penyerangan Tokoh Agama) Polda Jatim Gandeng Dinsos Razia Orang Gila
Bandar Sabu 1,8 Ton Sudah Diintai 1,5 Bulan
Polri Gagalkan Sabu 1,8 ton, Ini Kronologinya
Amien Rais: Penyerang Ulama Pasti Ada Dalangnya
Awasi Dana Desa, Polri Akui Kekurangan Personel

ke atas