NASIONAL

Rabu, 14 Februari 2018 | 17:41 WIB

Mahfud Nilai Pasal Anti-Kritik DPR Kacaukan Negara

Ray Muhammad
Mahfud Nilai Pasal Anti-Kritik DPR Kacaukan Negara
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Mahfud MD angkat bicara soal salah satu pasal Undang-undang MD3 yang salah satu pasalnya dapat memidanakan pengkritik DPR.

Mahfud mengaku dirinya menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, langkah ini menunjukkan sikap DPR yang telah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan bangsa Indonesia.


"Soalnya problem etik dicampur aduk dengan problem hukum. Ini mengacaukan garis tata negera. Jadi, kalau namanya DPR mau ikut campur penegakan hukum itu tdak boleh. Itu urusan polisi kalau misalnya seseorang dianggap menghina DPR," ujar Mahfud di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018).

Ia menambahkan, DPR tak perlu membentuk dewan etik yang bertugas untuk menentukan seseorang menghina parlemen lalu memidanakannya.

"Sudah ada hukumnya KUHP menghina atau mencemarkan pejabat publik atau lembaga publik. Kenapa dimasukan bahwa MKD yang harus melapor dan melakukan proses hukum? Ini sudah menjadi penegak hukum, padahal itu lembaga demokrasi. Nah, untuk menegakkan hukum itu ada lembaga nomokrasi seperti pengadilan, polisi, jaksa dan sebagainya," tandasnya.[jat]
#MahfudMD
BERITA TERKAIT
Mahfud MD Tertolak Bukan Sekadar Faktor NU
Mahfud : Reaksi Anggap Saya Dizalimi Semakin Luas
Mahfud Minta Jokowi Tidak Merasa Bersalah
Jokowi Pilih Ma'ruf, Mahfud Pulang ke Kramat
PSI Sebut Mahfud MD Sosok Yang Bersih
Mahfud MD Menguat Cawapres Jokowi, Fadli: Terserah
Tak Diakui Ketum PBNU, Mahfud Tetap Kader NU

ke atas