NASIONAL

Rabu, 14 Februari 2018 | 17:41 WIB

Mahfud Nilai Pasal Anti-Kritik DPR Kacaukan Negara

Ray Muhammad
Mahfud Nilai Pasal Anti-Kritik DPR Kacaukan Negara
Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Mahfud MD angkat bicara soal salah satu pasal Undang-undang MD3 yang salah satu pasalnya dapat memidanakan pengkritik DPR.

Mahfud mengaku dirinya menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, langkah ini menunjukkan sikap DPR yang telah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan bangsa Indonesia.


"Soalnya problem etik dicampur aduk dengan problem hukum. Ini mengacaukan garis tata negera. Jadi, kalau namanya DPR mau ikut campur penegakan hukum itu tdak boleh. Itu urusan polisi kalau misalnya seseorang dianggap menghina DPR," ujar Mahfud di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018).

Ia menambahkan, DPR tak perlu membentuk dewan etik yang bertugas untuk menentukan seseorang menghina parlemen lalu memidanakannya.

"Sudah ada hukumnya KUHP menghina atau mencemarkan pejabat publik atau lembaga publik. Kenapa dimasukan bahwa MKD yang harus melapor dan melakukan proses hukum? Ini sudah menjadi penegak hukum, padahal itu lembaga demokrasi. Nah, untuk menegakkan hukum itu ada lembaga nomokrasi seperti pengadilan, polisi, jaksa dan sebagainya," tandasnya.[jat]
#MahfudMD
BERITA TERKAIT
Jokowi Ingatkan Hakim Jaga Martabat Bangsa
Misbakhun Berkomitmen Kawal Dana Desa untuk Dapil
Jokowi: Hukum di Indonesia Jangan Jadi Komoditas
Reaksi Kubu Ahok Disebut Pecundang oleh Rizieq
(Habib Rizieq Batal Pulang) Persaudaraan Alumni 212 Harus Tanggung Jawab
Jokowi Ingin Kepercayaan Hukum di RI Meningkat
Polri Selidiki Ambruknya Tiang Tol Becakayu

ke atas