EKONOMI

Rabu, 14 Februari 2018 | 18:09 WIB

DPR: Jangan Paksa Holding BUMN Migas, Tunggu RUU

DPR: Jangan Paksa Holding BUMN Migas, Tunggu RUU
Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi (Foto: inilahcom/Eusebio CT)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, menegaskan, rencana Menteri BUMN Rini Soemarno membentuk holding BUMN migas, sebaiknya menunggu rampungnya revisi UU No 22/2001 tentang Migas

"Akan jauh lebih baik bagi kepentingan negara, jika pembentukan holding menunggu selesainya revisi UU Migas No.22/2001," kata Kurtubi di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Alasan politisi NasDem ini, karena DPR tengah merencanakan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, melalui revisi aturan tersebut. "Itu sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan," kata Kurtubi.

Menurut Kurtubi, BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi menyarankan agar holding BUMN migas tidak dipaksakan dalam waktu dekat. Mengingat, masih belum adanya payung hukum yang menaungi holding BUMN migas tersebut. "Ya harus tunggu Revisi UU migas yg saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya," jelas Kurtubi

Kurtubi berpendapat, holdingisasi perusahaan migas pelat merah, sebagai langkah efisiensi bisnis agar pengerjaan infrastrukturnya tak lagi saling tumpang tindih.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno bilang, holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis.

Dengan holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas. "Prinsipnya kami diberi tanggung jawab supaya target pemerintah agar jadi negara mandiri bidang energi, otomatis kita ingin punya BUMN yang kuat dan efisien," kata Rini.

Pembentukan holding migas ini bertujuan untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik dan nantinya jika sudah dilebur, maka aktivitas bisnis industri migas dinilai akan lebih efisien. "Sekarang Pertamina itu punya Pertagas bangun infrastruktur gas, PGN juga sama juga membangun infrastruktur, nah ini makanya kita lakukan efisiensi, aktivitasnya akan tetap berjalan seperti sekarang namun efisien," kata Rini. [tar]

#HoldingisasiBUMN #MenteriRini #DPR
BERITA TERKAIT
Rini Lepas 'Duta' Infrastruktur ke Sejumlah Negera
Polisi Nemu Kosmetik Oplosan, BPOM Kerjanya Apa?
Tragedi Infrastruktur Papua, DPR Apresiasi Jokowi
DPR Minta Importir Bawang Putih Nakal Dicoret
Biji Kakao Seret, Rini Ingatkan Pabrik Cokelat
Setelah Gaduh Beda Data Beras Munculah Jagung
(Menuju Swasembada Gula) Kementerian Rini Kebut Revitalisasi PG

ke atas