NASIONAL

Rabu, 14 Februari 2018 | 19:34 WIB

Ilusi Bamsoet, DPR Butuh Kritik Tapi Antikritik

R Ferdian Andi R
Ilusi Bamsoet, DPR Butuh Kritik Tapi Antikritik
Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet (Foto: inilahcom/Didik)
INILAH.COM, Jakarta - UU MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UUD MD3 baru disahkan DPR. Ada sejumlah norma yang menjadi perhatian publik. Mulai soal pemanggilan paksa, tugas MKD dapat melakukan tindakan hukum hingga hak imunitas yang dimiliki DPR. Di sisi lain, Ketua DPR memaklumatkan butuh kritik, nyatanya UU MD3 justru antikritik. Ini hanya ilusi Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Pidato Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam penutupan masa sidang III DPR Tahun 2017-2018 menyinggung soal kritik yang tertuju di lembaga yang ia pimpin terkait dengan norma yang terkandung dalam UU MD3 yang baru disahkan awal pekan ini. Ia mengklaim, DPR di bawah kepemimpinanya membuka diri ke publik untuk bersikap transparan.

"Ketika kita membuka diri transparansi pada publik, kita dituding membunuh demokrasi dan antikritik," kata Bamsoet dalam sambutan pidato penutupan masa sidang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut dia, DPR memperhatikan memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Bambang menyebutkan di era keterbukaan sekarang ini, tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan masyarakat, apalagi yang sifatnya membangun.

"Justru kita harus menjadikan kritik sebagai vitamin yang dapat menyegarkan kehidupan demokrasi, karena sejatinya demokrasi adalah sebuah sistem politik untuk mengkonversi berbagai perbedaan cara pandang menjadi sebuah keputusan bersama," cetus Bambang.

Menariknya, dalam pidato penutupan sidang DPR itu, di layar yang terbentang di sayap kiri dan sayap kanan ruang sidang paripurna yang bertuliskan "Kami Butuh Kritik", tulisan yang sama dengan judul pidato yang dibacakan Bambang Soesatyo itu.

Dalam kesempatan tersebut Bambang juga membanggakan kinerja legislasi yang dikerjakan DPR dalam masa sidang saat ini. Ia menyebut pengesahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi capaian kinerja DPR. "Syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan Pembahasan RUU Perubahan mengenai Undang-Undang MD3 yaitu Nomor 17 Tahun 2014," kata Bambang.


Pidato Bambang tersebut tampak ingin menampilkan lembaga parlemen yang aspiratif. Namun sayangnya, klaim yang disampaikan Bambang tersebut tidak terbukti di lapangan. Setidaknya, pembahasan UU MD3 yang disahkan pada awal pekan ini justru menyisakan masalah serius.

Selain dibumbui aksi walkout saat pengesahan UU MD3 oleh dua fraksi di parlemen yakni Fraksi PPP dan Fraksi NasDem, di sejumlah norma UU MD3 memiliki masalah yang serius. Seperti yang tertuang di Pasal 122 huruf k UU MD3 disebutkan bahwa tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".

Masalah lainnya yang juga menjadi sorotan publik soal hak imunitas yang dimiliki anggota DPR. Di ketentuan ini disebutkan anggota DPR tidak dapat dituntu di pengadilan karena sikap, tindakan, pernyataan, tulisan bila terkait dengan hak dan kewenangan konstitusional DPR atau anggota DPR. Meski sebenarnya, aturan ini juga telah tersedia di UU No 17 Tahun 2014 sebelum perubahan pertama dilakukan.

Tidak hanya itu, di Pasal 73 UU MD3 juga diatur kewenangan DPR untuk meminta siapapun untuk dapat dipanggil secara paksa. Seperti tertuang di Pasal 73 ayat (3) disebutkan siap orang yang tidak hadir setelah dipanggol tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Polri.

Praktisi Hukum Tata Negara Irman Putrasidin mengatakan pihaknya menjadi kuasa hukum pemohon uji materi UU MD3 yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. "Hari ini pada Hari Rabu 14 Februari 2018, dan telah diterima di Kepaniteraaan MK dengan Nomor Tanda Terima Pendaftaran 1756/PAN.MK/II/2018 telah melakukan Pendaftaran Permohonan Pengujian," kata Irman dalam siaran pers yang diterima Rabu (14/2/2018).

Irman menyebutkan sejumlah pasal di UU MD3 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Secara berturut-turut Irman menyebut Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1).

"Bahwa dari kesemua pasal yang dilakukan pengujian oleh Para Pemohon, jelas merugikan hak Konstitusional Para Pemohon Warga Negara untuk diperlakukan sama di dalam hukum," ujar Irman

Ia melanjutkan, selain itu, ketentuan-ketentun tersebut juga bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat,hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran, yang dengan demikian telah bertentangan dengan UUD 1945. [*]
#BambangSoesatyo #KetuaDPR #DPR #Bamsoet
BERITA TERKAIT
Bamsoet: Impor Pangan Tak Haram
DPR Prediksi Pertumbuhan Akan Naik
(Terorisme Libatkan Anak-anak) Bamsoet Minta Pemerintah Getol Tangkal Radikalisme
DPR Lihat Peluang Pemerintah Kurangi Pengangguran
Bamsoet Harap Asian Games 2018 Bebas dari Insiden
DPR Berencana Bikin Lapas Napiter di Cikeas
Ketua DPR Dukung TNI Bantu Polri Sikat Teroris

ke atas