EKONOMI

Kamis, 15 Februari 2018 | 05:29 WIB

Susi: Kapal Cantrang di Atas 30 GT Kena Pidana

Indra Hendriana
Susi: Kapal Cantrang di Atas 30 GT Kena Pidana
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan verifikasi, dan validasi kapal cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah.

Sejauh ini, terdaftar 262 unit kapal cantrang dengan 137 pemilik. Selanjutnya, KKP akan mewawancarai 117 pemilik kapal dan melakukan cek fisik terhadap 74 unit kapal.

Dari jumlah tersebut, hanya 13 unit kapal yang memenuhi persyaratan. Angka ini dipastikan masih akan terus bergerak seiring dengan pendataan yang terus berjalan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengungkapkan, hasil pendataan di Rembang, menunjukkan, hampir semua kapal cantrang melakukan markdown ukuran kapal. Hampir semua kapal berukuran diatas 30 GT.

Pemerintah sudah baik, memutihkan, bukan memidanakan (tindakan markdown). Hukumannya itu sebetulnya pidana, kata Susi dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Sebab, kata Susi, kapal cantrang yang ukurannya melebihi 30 GT melanggar aturan. Namun, tekan Susi, pemerintah memberi toleransi pada pemilik kapal beralih ke alat tangkap ramah lingkungan, bukan membawa ke jalur hukum.

Dengan demikian, Susi meminta pengusaha Rembang tidak lagi berbuat curang dan mematuhi peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Salah satunya dengan mematuhi jalur penangkapan cantrang yang telah ditentukan.

Cantrang nangkapnya di jalur 2 (WPP 712), 4-12 mil. Di atas sana keburu sampai Kalimantan, orang Kalimantan (nanti) marah. Nanti ditangkap lagi di sana, ujar Susi. [ipe]


#MenteriSusi #KapalCantrang
BERITA TERKAIT
Inilah Pujian dan Saran Rizal untuk Menteri Susi
KKP Minta Bea Masuk 0% dari Jepang, Hati-hati Lho
Fokus Benahi Perizinan Melaut, Menteri Susi Dipuji
KKP: Laut Penuh Sampah Plastik, Negara Merugi
Pernah Disakiti Nelayan, Susi Malas ke Trenggalek
Ini Alasan Pom BBM Mini Jadi Pilihan
DPR: Tol Solo-Ngawi Belum Pangkas Biaya Logistik

ke atas