EKONOMI

Rabu, 21 Februari 2018 | 18:50 WIB

Program Rumah DP Rp0 Dikotori Kontraktornya

Program Rumah DP Rp0 Dikotori Kontraktornya
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Konsep Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno tentang kredit pemilikan rumah DP (Down Payment) Rp0, tercoreng kontraktornya. Lho kok bisa?

Hari ini (Rabu, 21/2/2018), Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkankan PT Totalindo Eka Persada Tbk, selaku kontraktor program rumah DP Rp0, ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Arifin Nur Cahyono selaku Ketua Umum KAKI, mengatakan, banyak kejanggalan dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah DP Rp0. Di mana, PT Totalindo Eka Persada Tbk ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Arifin menduga ada persekongkolan antara Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta dengan kontraktor. "Kita berharap KPPU segera memeriksa proses penunjukan langsung PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor rusun DP Rp 0," kata Arifin.

Selain itu, Arifin juga menyorot rekam jejak Totalindo Eka Persada yang kurang begitu cemerlang. Ketika menggarap Rusunawa di Nagrak, Marunda, Jakarta Utara, justru mangkrak. Padahal, rusunawa milik Pemprov DKI itu ditargetkan rampung 20 Desember 2017, namun hingga 13 Februari 2018 belum kelar juga.

Berdasarkan catatan ini, kata Arif, KAKI melaporkan kedua pihak tersebut ke KPPU. Dengan adanya penunjukan langsung, diduga menyalahi UU Persaingan Usaha No 5 tahun 1995 terkait tender.

Selain itu KAKI juga berniat melaporkan ke KPK terkait pembangunan Rusunawa di Nagrak Marunda dan Rusunawa yang dibangun di Jalan KS Tubun. "KAKI menyakini pasti ada dugaan korupsi dan mark up proyek tersebut," ujarnya. [ipe]

#PemprovDKI #Perumahan #KPR #KPPU
BERITA TERKAIT
Gubernur Anies Ingin Gratiskan PBB Pensiunan Guru
Capaian IPEI untuk DKI Juara, Bali Nomor Dua
Kiriman Sapi NTT Disetop, Ini Reaksi Pemprov DKI
(Sambangi Universitas Andalas) Bos BTN Dorong Kampus Melek Teknologi Digital
(Kartu Lansia Jakarta) Anies Minta Dinsos Cari Lansia KTP Jakarta
Bangun Infrastruktur, Pemprov DKI Perlu Rp571 T
Solusi Pengangguran, Bangun 1,5 Juta Rumah

kembali ke atas