EKONOMI

Jumat, 09 Maret 2018 | 17:16 WIB

Perhutanan Sosial Atasi Konflik Lahan

Perhutanan Sosial Atasi Konflik Lahan
(Foto: Klhk)
INILAHCOM, Tuban - Perhutanan Sosial dapat mengatasi konflik antara masyarakat dengan salah satu perusahaan pemegang Hak Guna Usaha di Ringinrejo Blitar yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Seperti pengakuan seorang petani penerima Surat Keputusan (SK) SK Perhutanan Sosial dari Blitar, Suwito.

Hal itu terungkap saat berdialog dengan Presiden Joko Widodo, Jumat (9/3/2018), pada kegiatan panen raya jagung di areal Perhutanan Sosial Kabupaten Tuban, dan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Bojonegoro, Blitar, dan Malang sebagai titik awal putaran kedua Inspeksi Perhutanan Sosial. Presiden RI Joko Widodo menyerahkan surat keputusan SK Perhutanan Sosial sebanyak 13 buah di tiga Kabupaten (Bojonegoro, Blitar, dan Malang) seluas 8.975,8 Ha bagi 9.143 KK.

Saya sempat bersama masyarakat Ringinrejo sempat berjalan kaki selama 30 hari ke Jakarta untuk menuntut hak atas lahan tersebut, papar Suwito dalam dialog tersebut. Saat ini, dengan adanya Perhutanan Sosial, Masyarakat Ringinrejo telah mendapat jaminan hak akses kelola lahan. Mereka bisa memanfaatkan lahan tersebut dengan menanam tanaman apa saja yang bernilai ekonomi.

"Tadi telah saya serahkan untuk 3 kelompok seluas 1400 ha di Blitar, Per KK mendapat kan lebih kurang 1 ha, silahkan dikelola," ucap Jokowi.Pemerintah telah mengalokasikan lahan kawasan hutan seluas 12,7 jt ha untuk Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial yang tengah didorong pemerintah bertujuan mengurangi konflik, ketimpangan lahan, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan masyarakat setempat di sekitar hutan. Memanfaatkan Hutan Negara untuk kemakmuran rakyat tapi tidak diperjual-belikan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan & Hutan Adat. [*]
#LHK #KementerianLHK #PerhutananSosial
BERITA TERKAIT
Menteri LHK Bertemu Gubernur Anies Update LHK
Raker Menteri LHK-DPR Ikut Bicarakan Soal Burung
KLHK Dampingi Pemda Terapkan Pengelolaan Sampah
COP 24 UNFCCC, Dubes RI untuk Polandia Dukung KLHK
Balitbang & Inovasi KLHK Dukung Prioritas Nasional
200 Personil Atasi Karhutla Gunung Sindoro-Sumbing
Swasta Didorong Kelola Gambut Berbasis Lanskap

ke atas