NASIONAL

Minggu, 11 Maret 2018 | 14:35 WIB

FPKB Desak Segera Uji Kelayakan Komisioner KPPU

Fadhly Zikry
FPKB Desak Segera Uji Kelayakan Komisioner KPPU
(Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Wasekjen DPP PKB Jazilul Fawaid mendesak Komisi VI DPR RI untuk segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 18 nama calon komisioner KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kursi kepemimpinan KPPU

"FPKB mendesak Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Teguh Juwarno (PAN) untuk segera melakukan fit and proper test secara transparan terhadap 18 nama hasil seleksi calon komisoner KPPU itu, agar tidak terjadi kekosongan pengawasan," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB itu kepada wartawan, Minggu (11/3/2018).

Menurut Jazil sapaan akrabnya, tidak ada alasan yang kuat untuk menunda proses fit and proper test tersebut karena komisioner KPPU yang lama sudah habis masa tugasnya pada Desember 2017, dan Pansel sudah selesai menjalankan tugasnya.

"Jadi, kini giliran DPR untuk memproses uji kelayakan itu secepat dan setransparan mungkin," ujarnya.


Pansel telah menyaring calon-calon yang terbaik. Sehingga tugas dan kewenangan itu kini ada di DPR. Apalagi di tahun politik ini dikhawatirkan akan banyak investasi, transaksi usaha dan perdagangan nasional, agar berjalan secara fair, sehat dan adil serta menguntungkan masyarakat.

Presiden Jokowi pada 22 November 2017 lalu, telah mengirim 18 nama hasil seleksi Pansel kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan kepemimpinan di lembaga independan yang bertugas mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut.

Hasil sekelsi Pansel KPPU tersebut kata Jazil, tentu merupakan putra-putra terbaik bangsa, sehingga DPR tinggal menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mengujinya dengan baik, karena kekosongan kepemimpinan KPPU akan membuat kerja-kerja KPPU tidak efektif.

Bahkan kinerja KPPU bisa menjadi melemah akibat tidak adanya kepastian otoritas yang defenitif dalam menangani pengawasan, mediasi, dan sengketa persaingan usaha," tandasnya. [fad]
#PKB
BERITA TERKAIT
SBY Kritik TNI, Polri & BIN, Ini Kata Demokrat
(Sebut TNI, Polri & BIN Tidak Netral) PD: SBY Dapat Informasi dari Sumber Terpercaya
186.379.878 Orang Ditetapkan Sebagai DPS oleh KPU
(Pilkada Jawa Timur 2018) Pakde Karwo Ajak Warga Jatim Pilih Khofifah-Emil
Asman Apresiasi Mal Pelayanan Publik di Karangasem
RI Ajak Korsel Tingkatkan Kerja Sama Kelautan
PDIP Pertanyakan Perjuangan Dana Politik Prabowo

ke atas