NASIONAL

Selasa, 13 Maret 2018 | 16:16 WIB
(Imbau Tunda Penetapan Tersangka)

Wiranto tak Memaksa KPK Ikuti Sarannya

Wiranto tak Memaksa KPK Ikuti Sarannya
(Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
INILAHCOM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tidak memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman terkait calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Tidak ada paksaan soal (penundaan pengumuman) itu. Semua bersifat imbauan," ujar Wiranto di Hotel Millennium, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Mantan Panglima TNI itu menerangkan permintaan penundaan tersebut dikeluarkan bukan untuk menghambat tugas dan pekerjaan Lembaga Antirasuah.

Menurut dia, permintaan itu disampaikan agar KPK dapat mempertimbangkan ulang pelaksanaan kebijakannya terhadap calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi, sehingga kemudian tidak mengganggu perhelatan Pilkada 2018.

"Ini merupakan suatu komunikasi yang kita jamin agar pilkada itu aman, tidak diwarnai dengan kericuhan, dan agar pilkada yang kita harapkan menjadi tonggak demokrasi ini dapat berjalan lancar. Tapi kalau kemudian (KPK) tidak mau, ya silakan saja. Namanya juga bukan pemaksaan," katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018, yang menjadi tersangka kasus korupsi pada Senin (12/3).

Ia menjelaskan permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat, tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.[tar]
#Menkopolhukam #Wiranto #KPK
BERITA TERKAIT
KPK Cecar Utut Aliran Dana ke Bupati Purbalingga
Novanto Minta Dikonfrontir dengan Andi dan Nazar
Kasus E-KTP,KPK Terima Uang Pengganti dari Novanto
(Jadi Saksi Kasus Bupati Lampung Selatan) Zulhas Tegaskan Tak Campuri Urusan Rakernas
Ketua MPR Zulkifli Hasan Datangi KPK
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Utut Adianto
KPK Usut Pertemuan Eni dengan Dirut Pertamina

ke atas