EKONOMI

Selasa, 13 Maret 2018 | 16:21 WIB
(Tol Bekasi Barat)

Komisi V keberatan Aturan Ganjil-Genap

Indra Hendriana
Komisi V keberatan Aturan Ganjil-Genap
(Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait ganjil genap di pintu Tol Bekasi Barat menui kritikan dari anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Subarna.

Menurut Subarna, aturan tersebut bukan solusi yang baik. Malah kata dia, aturan itu memberatkan. Yang melalui tol rencana akan ada ganjil genap, ini terus terang memberatkan, kata Subarna saat rapat kerja dengan Kementerian Perhuhungan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Sebab, kata dia, adanya aturan ini orang yang punya mobil satu, maka akan membeli satu kendaraan lagi. Terlebih saat ini banyak mobil yang harganya murah. Saya punya mobil satu, akhirnya harus beli lagi satu. Bukan makin tidak macet, malah makin macet saya rasa dengan kebijakan ini, kata dia menegaskan.

Dengan begitu, dia meminta agar pemerintah mencarikan solusi lain. Yakni selain aturan ganjil genap di jalan tol. Apakah ada engga kebijakan lain Mobil sekarang mohon maaf keliatannya sudah seperti kacang goreng. Yang harga 100 juta banyak, semua orang bisa membeli dan ini akan terjadi kemacetan, kata dia.

Pemerintah menerapkan aturan ganjil-genap di gerbang tol Bekasi Barat dan Timur. Hal ini dilakukan untuk memecah kepadatan dan mendorong masyarakat beralih ke kendaraan umum.

Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi setelah LRT rampung. Aturan ini berlaku sejak 12 Maret 2018 kemarin. [hid]
#MenhubBudi #SistemGanjiGenap
BERITA TERKAIT
Perjuangan Driver Ojol Naikkan Tarif Terbelah
Menhub Berharap Boeing 737 ke Bandara Palopo
Operator Pelabuhan Patimban, Oktober Ketahuan
Menhub Tinjau Proyek Bandara Buntu Kunik
Ahli Penerbangan RI Diakui Dunia
Inilah Tiga Sasaran Infrastruktur Transportasi
Menhub Jelaskan Trik Kurangi Kecelakaan

ke atas