EKONOMI

Selasa, 13 Maret 2018 | 17:17 WIB

Inilah Kejanggalan Holding BUMN Migas Versi CBA

M Fadil Djailani
Inilah Kejanggalan Holding BUMN Migas Versi CBA
(Foto: ilustrasi)
INILAHCOM, Jakarta - Center for Budget Analysis (CBA) mengendus sejumlah kejanggalan dari rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk perusahaan induk (holding) BUMN sektor minyak dan gas bumi (Migas).

Kebijakan menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) atau PGN dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) menimbulkan pertanyaan besar bagi Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman.

Pasalnya, Jajang mencatat kinerja keuangan PGN jauh lebih baik dibandingkan Pertagas. Ia mencatat hingga september 2017, total aset PGN mencapai US$6,30 miliar atau setara Rp83,89 triliun dengan kurs Rp13.300 per dolar. Bahkan setiap tahun, PGN bisa mengukuhkan pendapatan rata-rata sebesar Rp28,79 triliun.

Ia menilai meskipun sama-sama berada di sektor bisnis transmisi dan distribusi atau niaga gas, namun dari segi pendapatan antara PGN dan Pertagas ibarat langit dan bumi. Hal tersebut bisa terlihat dari pendapatan masing-masing perusahaan pada 2016 silam, di mana PGN bisa memperoleh pendapatan Rp 38,15 triliun. Sementara Pertagas hanya bisa mengumpulkan Rp 8,69 triliun.

"Bahkan Pertamina sendiri yang akan menjadi induk dari holding BUMN Migas, sampai Desember 2017 lalu memiliki utang sebesar Rp 153,7 triliun. Kalau dilihat dari neraca keuangan, bisa dinilai PGN cukup stabil dan sehat sedangkan Pertamina dalam kondisi yang kritis," kata Jajang dikutip dari hasil riset CBA, Selasa (13/3/2018).

CBA pun menyimpulkan upaya Kementerian BUMN untuk melakukan merger PGN dengan Pertagas, tidak lain dari upaya "merampok" PGN.


"Ambisi Menteri BUMN, Rini Soemarno yang begitu menggebu-gebu untuk menggabungkan kedua perusahaan, terselip udang di balik batu. Dengan dilakukannya penggabungan atau merger dua perusahaan gas juga bisa menimbulkan monopoli usaha karena tidak ada lagi persaingan usaha dan pengguna dalam hal ini masyarakat tidak ada pilihan harga gas yang berbeda lagi," kata Jajang.

Menguntungkan Mafia Migas

Oleh karena itu, CBA memastikan kebijakan merger PGN dengan Pertagas hanya menguntungkan kelompok tertentu dan bisa menyengsarakan rakyat sehingga harus ditolak oleh masyarakat.

Jajang mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan holding yang mengubah status PGN sebagai perusahaan publik menjadi perseroan terbatas (PT) justru akan menjadi ladang subur bagi mafia migas.

Dari sisi pengelolaan keuangan, dengan dijadikannya PGN sebagai anak usaha Pertamina maka DPR, BPK, atau bahkan KPK tidak lagi leluasa mengawasi PGN.

"Perusahaan ini akan sama halnya dengan anak-anak usaha BUMN lainnya seperti Pertagas yang tertutup, banyak masalah, dan ladang subur bagi mafia," tegas Jajang. [hid]
#HoldingBUMNMigas #PGN #Pertamina
BERITA TERKAIT
Pertamina Akui Ada Risiko Pelemahan Rupiah
Pertamina Segera Luncurkan LPG 3Kg Nonsubsidi
(Libur Lebaran 2018) KESDM: Konsumsi LPG Naik 11%, Listrik Terkendali
Pertamina Gelar OP LNG Subsidi di Bojonegoro
Akhiri Cuti Bersama, Konsumsi Avtur Mengangkasa 8%
Pertamina Bantu Korban Kapal Karam di Danau Toba
Bojonegoro Langka LPG, Pertamina Lakukan Ini

ke atas