NASIONAL

Selasa, 13 Maret 2018 | 18:36 WIB

Ini yang Dibahas NasDem Saat Bertemu KPK

Agus Irawan
Ini yang Dibahas NasDem Saat Bertemu KPK
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan KPK dan partai NasDem membahas sejumlah persoalan salah satunya soal pendanaan parpol dan kerja sama KPK dengan Parpol.

"Catatan KPK pertama kali DPP Parpol datang ke KPK, kita diskusi bagaimana penguatan partai, tentang pendanaan, biaya politik bagi kader-kader yang maju menjadi peserta Pilkada 2018, dan soal sistem Pilkada," kata Pahala di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).

Dia menjelaskan kerja sama yang dengan parpol adalah soal informasi tentang kader parpol guna menguatkan pecegahan melalui parpol.

"Kita bahas soal kerja sama seperti KPK miliki informasi tentang kader partai kita sampaikan juga ke parpol, kedua soal kuatkan pencegahan korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai NasDem, Jhonny G Plate mengatakan pihaknya ingin mengajak kerja sama antara penegak hukum dengan partai politik (Parpol) dalam mencegah korupsi.

Jhonny menyebutkan pembahasan kerja sama penegak hukum dengan parpol dilakukan DPP Nasdem bersama KPK yang diwakili Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan dan Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan.

"Kita bersama membangun tata negara yang baik, membangun pencegahan korupsi yang lebih efektif, dengan penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejagung dengan parpol," kata Jhonny usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK.

Dia mengungkap dengan kerja sama parpol dengan penegak hukum akan membentuk parpol sebagai sumber rekuitmen pimpinan naisonal.[jat]

#KPK #NasDem
BERITA TERKAIT
OTT Meikarta, Saatnya Bersihkan ASN Dari Korupsi
Dahnil: HAM DItambah Kekerasan Terhadap Novel
Laode Tegaskan KPK Bantu Anies Tertibkan Ibukota
Pimpinan KPK Diharap Solid Tidak Terlibat Politik
(Kasus Eddy Sindoro) KPK Butuh Keterangan Dina Soraya
Kejar Politisi PDIP, KPK Tunggu Sidang Faykahun
Sakit, Lucas Batal Jalani Pemeriksaan di KPK

ke atas