NASIONAL

Selasa, 13 Maret 2018 | 21:04 WIB

ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Wiranto

Agus Irawan
ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Wiranto
Koordinator Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK menolak permintaan Menkopolhukan Wiranto untuk menunda penetapan tersangka Calon Kepala Daerah (Cakada) terindikasi korupsi.

"Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).

Dia menegaskan jika peserta Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi. Maka proses hukum bisa membatu masyarakat untuk tidak salah dalam memilih pemimpinnya.

Selain itu, pernyataan Wiranto yang meminta KPK menghentikan penetapan tersangka kepala daerah ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang gencar dalam pemberantasan korupsi. "Maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari," ucapnya.


Donal meminta KPK mengabaikan permintaan Menkopolhukam Wiranto tersebut. Selain itu ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka.

"Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK," tegasnya.

Diketahui, Senin (12/3/2018), Menkopolhukam, Wiranto menyampaikan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir.

Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah bersama instansi terkait (KPU dan Bawaslu) menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018.[jat]
#KPK #ICW
BERITA TERKAIT
KPK Periksa Istri Zumi Zola Terkait Uang
KPK Kaji Permintaan JC Keponakan Novanto
Idrus Ogah Jawab Soal Aliran Dana dari Fayakhun
Kasus Bupati Mojokerto, KPK Periksa 4 Saksi Lagi
Novanto Sebut Tanos Adalah 'Orang Menteri'
Syafruddin-Yusril Kritisi Dakwaan Jaksa Soal BLBI
Mensos Idrus Marham Sambangi KPK

ke atas