NASIONAL

Selasa, 13 Maret 2018 | 21:04 WIB

ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Wiranto

Agus Irawan
ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Wiranto
Koordinator Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK menolak permintaan Menkopolhukan Wiranto untuk menunda penetapan tersangka Calon Kepala Daerah (Cakada) terindikasi korupsi.

"Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).

Dia menegaskan jika peserta Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi. Maka proses hukum bisa membatu masyarakat untuk tidak salah dalam memilih pemimpinnya.

Selain itu, pernyataan Wiranto yang meminta KPK menghentikan penetapan tersangka kepala daerah ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang gencar dalam pemberantasan korupsi. "Maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari," ucapnya.


Donal meminta KPK mengabaikan permintaan Menkopolhukam Wiranto tersebut. Selain itu ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka.

"Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK," tegasnya.

Diketahui, Senin (12/3/2018), Menkopolhukam, Wiranto menyampaikan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir.

Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah bersama instansi terkait (KPU dan Bawaslu) menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018.[jat]
#KPK #ICW
BERITA TERKAIT
Takut Ditahan, 5 Eks Anggota DPRD Sumut Mangkir
KPK Periksa Orang Dekat Model Steffy Burase
Mantan Ketua DPRD Banten Diperiksa
Sesmen BUMN Mangkir dari Panggilan KPK
Gubernur Zumi Zola Tunggu Jadwal Sidang
KPK Diminta Panggil Andi Arief
Diperiksa KPK, Ini Kata Bupati Labuhan Batu Utara

ke atas