NASIONAL

Selasa, 13 Maret 2018 | 21:04 WIB

ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Wiranto

Agus Irawan
ICW Minta KPK Abaikan Permintaan Wiranto
Koordinator Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK menolak permintaan Menkopolhukan Wiranto untuk menunda penetapan tersangka Calon Kepala Daerah (Cakada) terindikasi korupsi.

"Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).

Dia menegaskan jika peserta Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi. Maka proses hukum bisa membatu masyarakat untuk tidak salah dalam memilih pemimpinnya.

Selain itu, pernyataan Wiranto yang meminta KPK menghentikan penetapan tersangka kepala daerah ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang gencar dalam pemberantasan korupsi. "Maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari," ucapnya.

Donal meminta KPK mengabaikan permintaan Menkopolhukam Wiranto tersebut. Selain itu ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. Jika memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka.

"Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK," tegasnya.

Diketahui, Senin (12/3/2018), Menkopolhukam, Wiranto menyampaikan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir.

Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah bersama instansi terkait (KPU dan Bawaslu) menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018.[jat]

#KPK #ICW
BERITA TERKAIT
Suap Meikarta, Lippo Group Bisa Jadi Tersangka?
Penggeledahan di Rumah James Riady Sesuai Aturan
(Kasus Dugaan Suap Izin Meikarta) KPK Geledah Kantor Lippo Cikarang dan PT MSU
Tiga Kursi Kadis Kosong, Pemkab Malang Kebingungan
(Dugaan Suap Izin Meikarta) KPK Temukan Uang Ratusan Juta di Rumah Neneng
KPK Periksa Lagi Model Steffy Burase
Sakit, Gubernur Aceh Batal Jalani Pemeriksaan

ke atas