NASIONAL

Selasa, 13 Maret 2018 | 21:35 WIB

Istana Persilahkan Publik Gugat UU MD3

Ahmad Farhan Faris
Istana Persilahkan Publik Gugat UU MD3
Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung (Foto: inilahcom/Ahmad Farhan Faris)
INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menyarankan masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap hasil UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang akan berlaku pada 15 Maret 2018.

Karena menurut dia, desakan masyarakat supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU MD3 bukan suatu kegentingan yang mendesak.

"Pokoknya bukan sebuah kegentingan yang memaksa, silahkan melakukan judicial review," kata Pramono di Istana Negara, Selasa (13/3/2018).

Ia menjelaskan, pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk melakukan upaya hukum terkait UU MD3 yang menjadi perdebatan tersebut.

"Silahkan itu dilakukan, karena itu merupakan instrumen yang dimiliki oleh negara kita sebagai negara demokrasi. Sekali lagi, UU MD3 ini pasti akan berlaku setelah hari besok," ujarnya.

Namun demikian, Pramono mengaku pemerintah menghormati apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPR. Namun jika masih ada perbedaan di ruang publik tentang masalah beberapa pasal bisa diajukan gugatan ke MK.

"Kalau kemudian masih ada perbedaan di publik tentang masalah beberapa pasal itu, maka bisa dilakukan dengan cara judicial review dan itu ada ruangnya di MK. Siapa yang melakukan? Siapa pun bisa melakukan," tandasnya.[jat]
#Jokowi #UUMD3
BERITA TERKAIT
Jokowi Bakal Panggil Buwas-Mendag
Jokowi Beri Waktu Perpres Agraria Seminggu
Jokowi Akui Sering Dapat Keluhan Pembagian Lahan
Anak Muda Banten Bentuk Komunitas, Sukseskan Maruf
Ini Tim Kampanye Jokowi-Maruf di Jawa Timur
Orang Dekat Pakde Karwo Masuk Tim Jokowi di Jatim
Relawan Yakin Pasangan Jokowi-Maruf Menang

ke atas