NASIONAL

Rabu, 14 Maret 2018 | 19:20 WIB

Calon Kepala Daerah Tersangka, Butuhkah Perppu?

R Ferdian Andi R
Calon Kepala Daerah Tersangka, Butuhkah Perppu?
(Foto: inilahcom/ilustrasi)
INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah calon kepala daerah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Di sisi lain, status hukum sebagai tersangka yang disandang kandidat tak menjadi penghambat untuk mengikuti kontestasi Pilkada. KPK mengusulkan Presiden menerbitkan Perppu Pilkada, bagaimana peluangnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar Presiden menerbitkan Perppu Pilkada yang khusus untuk merespons kepala daerah yang berstatus tersangka. Tujuannya, agar partai politik memiliki pintu hukum untuk mengganti kandidat yang berstatus tersangka. "Supaya partai tidak dirugikan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa (14/3/2018).

Menurut Agus instrumen tersebut penting bagi partai politik agar dapat mengganti calon yang telah berstatus tersangka dalam kasus hukum. Selain itu, publik juga dapat disuguhi pilihan para calon yang kredibel dan bersih dari tindak pidana korupsi. "Bayangkan saja kalau sudah jadi tersangka dilantik itu kan juga rasanya tidak etis," sebut Agus.

Dalam kesempatan tersebut Agus memastikan lembaga yang ia pimpin akan tetap mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang terindikasikan menjadi tersangka dalam kasus korupsi. "Kami akan terus meneruskan mengumumkan, supaya pemilu rakyat bisa berjalan dengan baik," Agus berlasan.

Dorongan Presiden menerbitkan Perppu Pilkada khusus merespons persoalan sejumlah calon kepala daerah yang terherat kasus korupsi secara etis memang penting untuk dilakukan. Setidaknya, bila merujuk di ketentuan di UU NO 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah yang berstatus tersangka tidak bisa diganti di tengah jalan saat tahapan sedang berlangsung.

Alih-alih dapat diganti, justru kandidat kepala daerah bila mundur saat proses Pilkada sedang berlangsung justru mendapat sanksi. Simak saja ketentuan di Pasal 53 ayat (1) UU NO 10 Tahun 2016. Disebutkan dalam ketentuan tersebut, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pasangan calonnya atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Di ketentuan berikutnya, di Pasal 53 ayat (2) disebutkan partai politik dan gabungan juga tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti bila partai politik atau gabungan partai politik menarik pasangan calon dan pasangan calon mengundurkan diri.


Bila partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon mengundurkan diri saat proses tahapan berlangsung, maka ancaman denda akan diterima yakni berupa denda sebesar Rp 20 miliar untuk pasangan cagub/cawagub serta denda Rp 10 miliar untuk pasangan cabup/cawabup dan cawalkot/cawawalkot sebesar Rp 10 miliar.

Perppu yang dimaksud KPK tentu untuk mengubah ketentuan tersebut dengan dipertegas soal status hukum calon kepala daerah dapat diganti oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Namun menjadi persoalan soal asas praduga tak bersalah yang dianut dalam sistem hukum kita. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, masih memiliki hak untuk melakukan pembelaan. Sangkaan hukum tersebut dapat diuji di meja pengadilan. Dengan kata lain, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersagka ada dua kemungkinan yang didapat, terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah.

Pertanyaannya, bagaimana dengan calon kepala daerah yang telah berstatus tersangka namun saat di meja pengadilan dia tidak terbukti bersalah sebagaimana sangkaan sebelumnya? Jika konstruksi hukum yang dipakai KPK diterapkan atas kasus tersebut tentu akan missleading. Alih-alih menegakkan etika, pergantian calon kepala daerah akan berbuntut panjang menyangkut soal hak asasi manusia dan asas persamaan di muka hukum.

Gagasan KPK dengan menawarkan terobosan hukum tak ubahnya upaya jalan pintas atas persoalan yang terjadi dalam pilkada di daerah-daerah. KPK mestinya membuat terobosan hukum dengan meletakkan sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang akuntabel dan terbebas dari praktik korupsi. Korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di daerah secara tidak langsung juga merupakan kegagalan KPK dalam melakukan pencegahan korupsi di level daerah.

Di samping itu, partai politik saat mengusulkan kandidat kepala daerah seharusnya menelisik jejak rekam figur serta memastikan kandidat yang diusung bersih dari praktik korupsi. Penegasan ini penting agar kandidat yang diusung betul-betul terbebas dari kasus korupsi. Meski, jika diteliti kembali, sejumlah calon kepala daerah yang tersangkut korupsi, kebanyakan didominasi dari calon petahana.

Jika demikian adanya, kunci atas persoalan ini tak lain dengan melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan di pemerintah daerah. KPK dan lembaga penegak hukum lainnya yang bertanggungjawab atas persoalan yang terjadi di daerah. Tanpa adanya sistem yang ajeg dan akuntabel, KPK akan terus menangkap kepala daerah yang tersangkut kasus rasuah.
#OTT #KPK #Pilkada2018 #Perppu
BERITA TERKAIT
Lebaran Diharap Cairkan Suhu Politik
Wakapolri Harap Pilkada Serentak Kondusif
H+1 Lebaran, Ini Pesan OSO Jelang Pilkada
Cagub Karolin Ajak Perempuan Bangun Kalbar
Dua Anak Puti Harap Pariwisata Jatim Dimaksimalkan
(Pilkada Kalbar 2018) Survei: Elektabilitas Karolin-Gidot Masih Unggul
Perlunya Dibangun Breakwater di Kuala Mempawah

ke atas