NASIONAL

Minggu, 29 April 2018 | 01:26 WIB

Negara Bisa Saja Ambil Alih Rumah Dinas DPR

Negara Bisa Saja Ambil Alih Rumah Dinas DPR
Anggota DPR RI, Ahmad HM Ali (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPR RI, Ahmad HM Ali angkat bicara soal wacana penggantian rumah dinas anggota legislatif dengan uang sewa yang terus bergulir belakangan ini. Menurut dia, sebenarnya penggantian rumah dinas dengan uang sewa itu lebih pada menghitung efektifitas.

"Karena, hampir 80 persen Anggota DPR tidak menempati rumah dinas itu. Mereka lebih memilih untuk tinggal di luar dengan menyewa rumah dan apartemen, soal jumlah yang tidak dipakai itu BURT mungkin yang lebih tahu," katanya, Sabtu (28/4/2018).

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini mengatakan setiap tahunnya memang pembiayaan rumah tersebut tidak sedikit yang harus ditanggung negara, sehingga negara bisa saja memanfaatkan untuk keperluan lain bila rumah anggota DPR tersebut tak digunakan.

"Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Bisa saja dong (diambil alih negara) dan itu jauh lebih bermanfaat, apalagi aturannya ada," jelas dia.

Menurut dia, banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menggunakan rumah dinas tersebut. Namun, yang paling mendasar soal efektifitas karena posisi rumah dinas berada di pusat kemacetan.

"Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Saya tidak bisa jelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu, karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri," ujar Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu.

Sementara Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni menilai keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet di Jakarta membuat anggota parlemen tidak mau menempati fasilitas negara tersebut.

"Kendalanya adalah di perjalanan yang melewati jalur kemacetan. Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan di DPR yang sangat penting," kata Sahroni.

Ia mengatakan dengan penggantian uang sewa, anggota parlemen dapat mencari hunian yang dekat dengan Gedung DPR sehingga lebih efektif.

"Negara juga bisa memanfaatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya," kata Anggota Fraksi Partai NasDem ini.

Untuk diketahui, Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang tunjangan. Wacana itu telah dibahas di tingkat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

"Menurut hemat kami yang langsung merasakan, jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota tapi diberikan (uang) pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," katanya.[ris]

#UangSewaRumahDinasDPR
BERITA TERKAIT
Sandi Lelang Gitar Seharga Rp12 Juta
Momen Saat Sri 'Tegur' Bos IMF Pose 2 Jari
Kang Emil Jualan Kopi Hingga ke Rusia
(Gempa-Tsnunami Palu) TNI Lakukan KBM di Tenda Darurat Sigi
Lokasi Gempa Palu Disemprot Disinseksi Lewat Udara
10.500 Orang Awasi 5,8 Juta Peraga Kampanye
TNI Bantu Imunisasi 112 Siswa SD di Sumbawa Barat

ke atas