EKONOMI

Rabu, 16 Mei 2018 | 09:09 WIB

Kritik Keras PKS untuk Ekonomi Era Jokowi

Kritik Keras PKS untuk Ekonomi Era Jokowi
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Sohibul Iman (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Sohibul Iman menyebut perekonomian Indonesia berada di persimpangan. Apakah naik ke papan atas atau malah macet di papan tengah.

"Para ahli telah mengingatkan bahwa Indonesia sangat rentan terjatuh dalam posisi pendapatan menengah-bawah dalam waktu yang lama," kata Mohamad Sohibul Iman dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Kata Sohibul, sejumlah tanda yang mengarah ke hal tersebut, berlandaskan sejumlah hal. Yakni, masih tingginya ketimpangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, serta menurunnya daya saing industri.

Ia berpendapat, tanpa adanya reformasi kebijakan struktural, Indonesia akan menjadi bangsa yang medioker atau bahkan gagal lepas landas.

Sohibul mengingatkan, saat ini, terdapat defisit dari sisi anggaran yang berpotensi menempatkan Indonesia terjebak dalam utang yang tidak produktif.


Selain itu, ujar dia, Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu negara pengimpor migas, serta pengimpor beragam komoditas pangan. "Defisit transaksi berjalan konsisten negatif sejak 2012 dan semakin memburuk hingga saat ini terus menggerus rupiah," ucap Sohibul.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa fundamental makro ekonomi Indonesia berada pada status yang baik di tengah fenomena kenaikan nilai tukar (kurs) dolar AS.

"Saya yakin bahwa fundamental ekonomi kita ini baik. Ada growth, ada pertumbuhan, inflasi juga bisa kita kendalikan. Kurang lebih 3,5 persen. Kemudian juga ekspor kita masih baik, defisit neraca kita semakin baik," kata Jokowi usai menghadiri Musrenbang 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Menurut Jokowi, kurs mata uang negara-negara lain juga mengalami penurunan, dampak kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Jokowi menjelaskan, pemerintah juga akan mengadakan rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), salah satunya untuk membahas upaya pemerintah Indonesia menjaga nilai tukar rupiah. [tar]
#PKS #PresidenJokowi #Ekspor #Impor #Defisit
BERITA TERKAIT
Ini Penjelasan Menkeu Soal Utang RI
Ini Alasan Pemerintah Tambah Utang Rp36 T di 2018
Tahun Depan Utang Jatuh Tempo Capai Rp409 T
Ingin Sedot Devisa Jumbo, Dengarkan Saran Apindo
Jokowi Gandeng Ma'ruf, Angin Segar Ekonomi Syariah
Jokowi Batasi Defisit Anggaran 2019 Maksimal 1,84%
Tahun Depan Kurs Rp14.400/US$, Inflasi...

ke atas